Pasal 19

Bagian Ketujuh - Penyedia Barang/Jasa

Pasal 19

(1) Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan  Barang/ Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;

b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;

c. memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia   Barang/Jasa  dalam  kurun waktu  4 (empat) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;

d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;

e. memiliki  sumber  daya  manusia,  modal,  peralatan   dan fasilitas lain yang diperlukan  dalam Pengadaan Barang/ Jasa;

f. dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama  operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang  mewakili kemitraan tersebut;

g. memiliki kemampuan  pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk  Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;

h. memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;

i. khusus  untuk  Pelelangan dan Pemilihan Langsung Pengadaan Pekerjaan Konstruksi memiliki dukungan keuangan dari bank ;

j. khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) sebagai berikut:

SKP = KP – P

KP   = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:

a) untuk  Usaha Kecil,  nilai Kemampuan  Paket (KP)   ditentukan   sebanyak  5  (lima)  paket pekerjaan; dan

b) untuk   usaha   non  kecil,  nilai  Kemampuan Paket  (KP)  ditentukan   sebanyak  6  (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.

P = jumlah paket yang sedang dikerjakan.

N = jumlah   paket  pekerjaan   terbanyak  yang  dapat ditangani pada   saat  bersamaan   selama  kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

k. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya  tidak sedang dihentikan  dan/atau  direksi yang bertindak untuk  dan atas nama perusahaan  tidak sedang dalam menjalani  sanksi pidana,  yang dibuktikan  dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa;

l. sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun  terakhir   (SPT  Tahunan)   serta  memiliki  laporan bulanan  PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada  transaksi), PPh Pasal 25/Pasal  29  dan  PPN (bagi  Pengusaha  Kena Pajak) paling kurang  3 (tiga) bulan terakhir  dalam tahun berjalan.

m. secara hukum mempunyai kapasitas untuk  mengikatkan diri pada Kontrak;

n. tidak masuk dalam Daftar Hitam;

o. memiliki alamat tetap dan jelas  serta  dapat  dijangkau dengan jasa pengiriman; dan

p. menandatangani Pakta Integritas.

(1a)  Dengan tetap mengedepankan prinsip–prinsip pengadaan  dan  kaidah  bisnis  yang baik,  persyaratan bagi   Penyedia  Barang/Jasa asing dikecualikan dari ketentuan ayat (1) huruf d, huruf j, dan huruf l .

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf  f, huruf  h  dan  huruf  i,  dikecualikan  bagi  Penyedia Barang/Jasa orang perorangan.

(3) Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan K/L/D/I.

(4) Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa.

Penjelasan Pasal 19

Ayat (1) - Huruf a – Yang dimaksud dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai Penyedia Barang/Jasa, antara lain peraturan perundang-undangan dibidang pekerjaan konstruksi, perdagangan, kesehatan, perhubungan, perindustrian, migas, dan pariwisata.

Huruf j - Yang dimaksud dengan Sisa Kemampuan Paket (SKP) adalah   sisa pekerjaan  yang dapat  dikerjakan  oleh Penyedia   Pekerjaan   Konstruksi   dalam  waktu  yang bersamaan.

Huruf k - Untuk memastikan suatu  badan usaha tidak dalam keadaan pailit, Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan mencari informasi dengan cara  antara lain menghubungi instansi terkait.

Untuk mempercepat pekerjaan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan, Penyedia Barang/Jasa cukup membuat pernyataan, misalnya bahwa Penyedia   Barang/Jasa tidak dalam keadaan pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang  dihentikan/ Direksi untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.

Huruf l - Persyaratan pemenuhan kewajiban pajak tahun terakhir dengan penyampaian SPT Tahunan dan SPT Masa dapat diganti oleh Penyedia Barang/Jasa dengan penyampaian Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak.

Huruf n - Yang dimaksud Daftar Hitam adalah daftar  yang memuat identitas Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi oleh K/L/D/I,  BUMN/BUMD, lembaga donor, dan/atau Pemerintah negara lain .

Huruf p - Pakta  Integritas  disampaikan  bersamaan pada saat pemasukan Dokumen Kualifikasi untuk sistem prakualifikasi atau bersamaan dengan  pemasukan Dokumen Penawaran pada sistem pascakualifikasi.

Ayat (1a) – Yang dimaksud dengan Penyedia Barang/ Jasa asing adalah perse orangan warga negara asing atau Penyedia Barang/Jasa yang bukan berbadan hukum Indonesia.

 

User Rating: / 0
PoorBest 

Istilah Pengadaan

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah panitia/pejabat beranggotakan pegawai  negeri (kecuali PPHP pada  Institusi  lain Pengguna  APBN/APBD  atau   Kelompok  Masyarakat   Pelaksana Swakelola)  baik  dari instansi  sendiri  maupun   instansi lainnya yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa   sesuai  dengan   ketentuan  dalam Kontrak, menerima hasil Pengadaan  Barang/Jasa  setelah  melalui pemeriksaan/pengujian; dan membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

PPHP wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.    memiliki integritas,  disiplin  dan  tanggung  jawab  dalam melaksanakan tugas;

b.    memahami isi Kontrak;

c.    memiliki kualifikasi teknis;

d.    menandatangani Pakta Integritas; dan

e.    tidak menjabat sebagai pengelola keuangan.

PPHP dapat dibantu oleh tim/tenaga ahli ditetapkan oleh PA/KPA untuk membantu pemeriksaan Barang/Jasa memerlukan keahlian teknis  khusus,.

Dalam hal pengadaan  Jasa  Konsultansi,  pemeriksaan  pekerjaan, dilakukan  setelah berkoordinasi dengan Pengguna Jasa Konsultansi yang bersangkutan.

 

Situs Penyedia Barang/Jasa

Supplier Survey

Price & Market Survey