Pasal 14

Bagian Kelima - ULP/Pejabat Pengadaan

Pasal 14

(1) Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi  diwajibkan mempunyai ULP yang dapat memberikan pelayanan/pembinaan di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

(2) ULP pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ Institusi  dibentuk oleh  Menteri/Pimpinan  Lembaga/ Kepala Daerah/Pimpinan Institusi.

Penjelasan Pasal 14  -  Ayat (2)

Jumlah ULP di masing-masing K/L/D/I disesuaikan dengan rentang kendali dan kebutuhan. ULP dapat dibentuk setara dengan eselon II, eselon III atau eselon IV sesuai  dengan kebutuhan K/L/D/I dalam mengelola Pengadaan Barang/Jasa.

User Rating: / 0
PoorBest 

Istilah Pengadaan

Routine Items

Routine items ...are low value & low risk, so your main concern is to minimise time & effort and Low Cost of Acquatition.

 

Situs Penyedia Barang/Jasa

Supplier Survey

Price & Market Survey