Hingga Mei, Transaksi e-purchasing Rp 5,3 Triliun

LKPP - Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Rahardjo menyatakan, belanja e-katalog pemerintah melalui sistem e-purchasing di seluruh Indonesia sebesar Rp 5 triliun sepanjang Jan-Mei tahun 2015. Tahun lalu jumlah keseluruhan transaksi e-purchasing sekira Rp. 15 triliun.

“Data LKPP menyebutkan, per tanggal 25 Mei 2015, transaksi e-purcashing sudah sebanyak 5,3 triliun dari 14.071 paket pembelian. Saya yakin bulan-bulan mendatang transaksinya akan semakin meningkat. " kata Agus, Selasa (26/05) di Subang.

Lanjutnya, dari data tersebut, nilai transaksi terbanyak e-purchasing berasal dari pembelian kendaraan bermotor sebesar Rp. 1,9 triliun dari 3363 paket pembelian. Disusul pembelian Alat mesin pertanian sebesar Rp. 1,2 triliun dari 225 paket pembelian dan obat sebesar Rp. 995 miliar dari 5940 paket pembelian.

Agus menambahkan, saat ini sudah terdapat lebih dari 37.000 produk yang terbagi dalam 18 komoditas telah tayang dalam katalog LKPP. Beberapa diantaranya adalah Alat berat, alat kesehatan, alat mesin pertanian, busway, hotmix, kendaraan bermotor, obat-obatan, jasa penerbangan, ppsheet, readymix, recycling road, penerangan jalan umum, kartu, agregasi toko daring, semen beku, buku pelajaran, internet service provider dan sewa kendaraan. Selain itu, terdapat 389 penyedia barang/jasa yang telah memasarkan produknya dalam sistem e-katalog LKPP.

Agus menyebutkan, masih banyak kesempatan kepada penyedia barang/jasa untuk memasukkan produknya ke dalam e-katalog LKPP. Ia mencontohkan, saat ini Kementerian Pertanian menggulirkan program bantuan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) berupa traktor roda dua dan pompa air untuk kebutuhan pengadaan traktor di seluruh Indonesia untuk proyek peningkatan swasembada pangan senilai lebih dari Rp 4,5 triliun. “Kebutuhan itu kemungkinan tidak akan terpenuhi tahun ini, karena belum banyak produsen traktor di Indonesia yang mampu menyediakan ribuan traktor dalam waktu singkat,” katanya.

Untuk diketahui, dalam APBN Perubahan 2015, disediakan pendanaan untuk pengadaan sekitar 20.000 unit traktor roda dua, yang akan diberikan kepada petani di berbagai wilayah di Indonesia. Jumlah itu meningkat dari APBN 2015 peninggalan Pemerintah sebelumnya yang hanya mengalokasikan 9.000 traktor. Selain itu, disediakan juga 500 unit traktor beroda empat biasa dan 1000 unit traktor beroda empat besar. Pengadaan tersebut adalah upaya Percepatan Swasembada Beras yang tengah didengungkan oleh pemerintahan Jokowi-JK.

Untuk itu ia  mendorong industri dalam negeri mengambil peluang tersebut agar dapat memenuhi kebutuhan pemerintah.  Selain itu, ia meminta  para pengusaha juga memerhatikan tingkat kandungan dalam negeri ketika memproduksi barang-barang kebutuhan pemerintah agar dampaknya terasa langsung oleh masyarakat.

Presiden Direktur PT Texmaco Perkasa Engineering Neflizon Abdullah menyatakan sangat terkesan dengan sistem e-katalog LKPP. Menurutnya, sistem ini sangat terbuka dan menjamin kompetisi yang sehat bagi penyedia barang/jasa pemerintah. “Saya baru mengetahui, ternyata ada ini (e-katalog). Saya dapat melihat harga kompetitor secara langsung melalui internet, begitu juga dengan mereka. Hal ini tentu sangat bagus,“ katanya.