Sistem e-purchasing Terus Dimutakhirkan

Jakarta - Sistem e-purchasing LKPP yang ditopang oleh kehadiran e-katalog sudah berjalan sekitar 4 tahun. Dimulai secara sederhana dengan sistem kontrak payung kendaraan bermotor, kini cara pembelian barang/jasa pemerintah secara langsung sudah semakin canggih dengan sistem berbasis website layaknya situs e-dagang.  Pengelola pengadaan bisa melakukan pembelian secara langsung dengan cepat dan mudah.

Seiring waktu, jumlah produk yang tayang di katalog LKPP juga semakin meningkat. Sebagai gambaran, di awal tahun 2015 baru ada sekitar 8000 produk. Sekarang jumlahnya melejit menjadi sekitar 40 ribu produk, mulai dari obat-obatan, alat kesehatan, ISP, alsintan, penerangan jalan, busway, bus sedang, alat berat dan lain-lain.  Tren pengadaan barang/jasa pemerintah pun berubah dari e-tendering menuju e-purchasing atau pembelian langsung yang ditopang dengan sistem katalog.

Direktur Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Pengadaan LKPP Gatot Pambudi Putranto mengatakan, LKPP  terus melakukan perbaikan  sistem agar pembelian melalui e-purchasing menjadi semakin mudah dan mengakomodir perkembangan kebutuhan para pengguna. Saat ini, misalnya, LKPP sedang melakukan migrasi sistem e-purchasing dari versi 2.0 ke versi 3.0.

“Kami sedang mengembangkan sistem informasi yang aksesibilitasnya tidak ribet, yang dimanapun ada koneksi internet bisa mengajukan usulan untuk masuk katalog, bisa mengaplod foto foto juga, dan akan kami evaluasi melalui sistem juga” kata Gatot saat membuka Vendor Gathering Penyedia Alat Pertanian dan Alat Berat,  Jumat (28/8) di Jakarta.

Gatot menambahkan, khusus untuk komoditas alat pertanian, LKPP sudah menanyakan 470 produk dari 28 penyedia barang. Dari jumlah itu, transaksinya ada 959 paket dengan nilai Rp 2,57 triliun. Sementara itu, untuk komoditas alat berat, terdapat 530 produk dari 30 penyedia. Tercatat ada 287 paket yang ditransaksikan dengan nilai sekitar Rp 981 miliar.

Lanjutnya, tren pengadaan lima tahun ke depan tidak akan seperti sekarang, ke depannya semua berbasis elekronik seperti di negara lain.  "LKPP berharap, jika  semua produk sudah masuk ke dalam katalog dan penyedia yang terverifikasi sudah masuk ke Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) maka pengadaan barang/jasa pemerintah akan semakin mudah." tutur Gatot.