DPRD Bantul Kecewa Anggaran Kunjungan Kerja dan Pengadaan IPAD Dicoret Pemerintah Provinsi

BANTUL - Dalam evaluasi Gubernur DIY terhadap APBD Perubahan Bantul 2015 yang menolak usulan anggaran anggaran kunjungan kerja dewan dan pengadaan Ipad disesalkan oleh DPRD Bantul.
Wakil Ketua DPRD Bantul, Arni Tyas Palupi mengungkapkan pimpinan dewan merasa bingung dengan maksud pemerintah provinsi. Karena selain dicoretnya anggaran tersebut, pada evaluasi APBD murni 2015 lalu, anggaran perjalanan dinas dewan juga sudah dipangkas 50 persen.

Menurutnya, Anggota dewan hampir tidak pernah melakukan kunjungan kemana-mana yang membuat agak kurang wawasan karena tidak punya kesempatan ke luar daerah untuk menimba ilmu sharing dengan daerah lain.

Arni menerangkan, anggaran kunjungan kerja yang tidak disetujui adalah untuk komisi dan badan, sedangkan untuk pansus tetap memiliki anggaran tersendiri untuk perjalanan dinas.

Menurutnya, tidak disetujuinya anggaran perjalanan dinas dalam APBD Perubahan tidak akan mempengaruhi pada target capaian perda, namun hal tersebut dirasa bisa mempengaruhi kaitannya inisiatif yang bisa diusulkan dewan dalam perda. Kunjungan kerja ke daerah lain dirasa bisa bermanfaat untuk mencari ilmu, begitu begitu kita pulang membawa gagasan untuk inisiatif, jadi pergi tidak asal pergi tapi membawa bermacam pekerjaan.

Menurut Arni bertukar gagasan dengan dewan di daerah lain tidak bisa jika hanya dilakukan via telepon ataupun teknologi lain, untuk lebih maksimal menurutnya harus dengan bertatap muka langsung dengan anggota dewan daerah lain. Berdialog dan berdiskusi secara langsung dengan anggota dewan daerah lain akan memberikan semacam kepuasan, berbeda jika dilakukan dengan telepon.

Anggota dewan juga kecewa terhadap anggaran pengadaan Ipad yang juga dicoret dalam evaluasi. Padahal teknologi tersebut juga berguna untuk menambah wawasan dan menunjang kinerja anggota dewan. Pengadaan Ipad sendiri menurutnya memiliki urgensi sama dengan kunjungan kerja.

Menindaklanjuti sejumlah mata anggaran yang dicoret, pimpinan dewan menurutnya akan melakukan rapat dan mencari solusi atas keadaan tersebut. SK gubernur yang terlah diterima nantinya akan dipakai untuk mencari solusi yang terbaik dengan memaksimalkan potensi yang telah ada,

Sementara itu, Pj Bupati Bantul Sigit Sapto Raharjo membenarkan mengenai dicoretnya sejumlah mata anggaran termasuk kunjungan kerja dewan dan pengadaan Ipad dalam evaluasi APBD Bantul. Dalam evaluasi ada rambu-rambu yang tidak bisa dilaksanakan oleh kabupaten. Menurutnya hal tersebut karena tim evaluator dari provinsi menghendaki jika ada anggaran perjalanan dinas harus melekat dalam kegiatan, sehingga dalam APBD Perubahan kali ini tidak bisa menambah anggaran perjalanan. Padahal program seperti kunjungan ke daerah ini merupakan kebutuhan investasi untuk program jangka panjang.