Aher Meraih Penghargaan Bidang LPSE dalam e-Procurement Award 2015

Jakarta - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (10/11) atau yang biasa disapa Aher menerima penghargaan yang ketiga kalinya di bidang LPSE yakni e-Procurement Award 2015 dari Bappenas dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) sebagai Pimpinan Kepala Daerah yang mampu mentransformasi Pengadaan Secara Elektronik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Biro Hubungan masyarakat (Humas) Protokol dan Umum Sekretaris Daerah Pemprov Jawa Barat, menyampaikan penghargaan yang diterima oleh Gubernur Jawa Barat ini merupakan yang ketiga kalinya, dan sekaligus menjadi penghargaan keenam bagi Pemprov Jawa Barat (Balai Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik/LPSE Dinas Komunikasi Informatika Prov. Jabar) secara berturut-turut mulai dari tahun 2010.

Penilaian ini berdasarkan kepemimpinan Gubernur Jabar yang kuat dan terjadi efisiensi pengadaan terhadap APBD berkisar 13-18 persen per tahunnya dalam proses pengadaan lelang secara elektronik di lingkungan Pemprov Jawa Barat. Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil dengan Kepala LKPP Agus Prabowo langsung memberikan penghargaan ini kepada Aher.


"Layanan elektronik merupakan prioritas kami. Setelah ditetapkan menjadi pilot project Bappenas pada tahun 2008, kami genjot sehingga tahun 2010 sudah 100 persen kota dan kabupaten di Jawa Barat yang menggunakan layanan LPSE Jabar ini," katanya.

Pemprov Jabar mempoleh penghargaan dari 631 LPSE se-Indonesia untuk saat ini. Jumlah 631 LPSE tersebut, sudah memfasilitasi lebih dari 445 ribu paket sebesar Rp996 triliun dengan penghematan mencapai Rp80 triliun.

Kota Tasikmalaya juga memperoleh penghargaan sejenis sementara Kabupaten Tasikmalaya memperoleh penghargaan atas penerapan Inpres Nomor 7 terkait Transparansi dan Akuntabilitas Pengadaan. Aher menegaskan, sekalipun LPSE membuat nyaman pengadaan barang dan jasa, pihaknya masih berharap terus ada perbaikan sistem pengadaan yang lebih efektif dan mengurangi tindak pidana penyimpangan anggaran.

"Melalui sistem LPSE semuanya menjadi efektif dan efisien, tahun 2015 sudah ada penghematan sebesar Rp338 miliar dari APBD Jawa Barat. Namun kami meminta pemerintah agar tidak sekedar hemat dalam membelanjakan barang, akan tapi kualitas barang/jasa terus ditingkatkan. Paradigmanya bukan selalu yang termurah sebagai keberhasilan lelang di Indonesia" katanya.

Menurutnya, jika yang dinilai selalu murah, maka layanan yang diberikan untuk masyarakat tak dijamin dapat memberikan kemaslahatan namun yang terpenting adalah lelang dengan penekanan kualitas dengan harga/tarif yang wajar.

"Dalam proses evaluasi penyedia jangan harga duluan, mari dirubah sedikit dengan pendekatan merit system, sehingga yang didapat adalah vendor/penyedia yang terbaik namun dengan harga wajar," tandasnya.

Di tahun 2010 Aher sempat diprotes karena penerapan LPSE yang dianggap memihak kapitalis sehingga membuka ruang pengusaha darimana pun untuk ikut lelang di Pemprov Jabar.

Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, semua pihak menerima kebijakan yang dikeluarkannya karena pengusaha lokal Jabar pun bisa mengikuti lelang di daerah lain, sehingga tetap terjadi keadilan dan menjadikan peluang bagi semua pihak.