Ahok : Menolak Proses E-budgeting, DPRD Enggan Terbuka dalam Pembahasan APBD

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purrnama atau yang biasa disapa Ahok mengatakan seharusnya proses pembahasan APBD dimasukkan ke dalam sistem e-budgeting. Jika untuk sekarang masih belum bisa diterapkan, hal ini bisa menjadi pembelajaran nantinya untuk pemimpin yang akan datang.

"Kalau saya tidak jadi gubernur lagi, gubernur yang akan datang akan melihat proses pembahasan anggaran di sistem e-budgeting dan dia jadi mengerti begitu lho. Kenapa (DPRD) mencoret anggaran ini, kenapa anggaran program ini ditambah atau dikurangi," kata Ahok, di Balai Kota, Selasa (17/11/2015).

Sayangnya keinginan Ahok belum bisa terwujud. Meskipun rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD sudah bisa didokumentasikan, DPRD tak memasukkan proses pembahasan anggaran ke sistem e-budgeting.

Anggaran yang telah disepakati Komisi di DPRD dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI itulah yang baru akan dimasukkan ke sistem e-budgeting.

"Jadi ada pembelajaran, publik bisa belajar. Dulu kan anggarannya langsung nongol saja dan langsung cetak buku dalam bentuk Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA)," ujar Ahok.

Seharusnya, lanjut dia, tiap proses pembahasan anggaran dicetak bukunya. Selain itu, proses pembahasan anggaran tersebut juga bisa dimasukkan ke dalam Jakarta Smart City (smartcity.jakarta.go.id). Jadi, Jakarta Smart City bisa lebih dimanfaatkan dalam fungsinya.

"Kalau ditaruh ke sistem Jakarta Smart City, akan selamanya jika tidak terjadi sesuatu di dunia, orang-orang juga masih punya (pembahasan anggaran). Masalahnya mereka (DPRD) saja yang tidak mau terbuka di dalam pembahasan APBD" kata Ahok.