Ahok: Mental Mark Up Anggaran Pengadaan Harus Dibersihkan

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membongkar modus mark up atau penggelembungan anggaran yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016. Ia mengaku kecewa dengan SKPD DKI dalam menyusun KUA-PPAS 2016. "Mental mark up anggaran di dalam pengadaan harus dibersihkan," kata Ahok di Balai Kota, Jumat (20/11/2015).

Ahok mengaku tidak langsung percaya akan pernyataan SKPD DKI. Para PNS yang memiliki wewenang dalam penggunaan anggaran memiliki modus dengan cara menyampaikan bahwa anggaran yang sudah final merupakan anggaran yang sudah dipotong sampai seminimal mungkin.

"Pejabat daerah mengaku sudah potong banyak (anggaran). Misalnya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI, dulu mereka habisin anggaran Rp 1,2 triliun. Saya potong lagi jadi tinggal Rp 700 miliar," kata Ahok.

Ahok mengaku sengaja membiarkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI dalam mengalokasikan anggaran yang mencapai Rp 700 miliar untuk tahun ini.

Namun, anggaran yang diajukannya tersebut kemudian dipotong sampai menjadi Rp 150 miliar karena Ahok menilai kegiatan yang dialokasikan oleh Disparbud DKI banyak yang tidak diperlukan. Hal yang sama pun juga terjadi pada Dinas Pendidikan DKI dan Dinas Pertamanan DKI Jakarta.

"Misalnya, training bahasa Inggris yang diundang sebanyak 20 orang, alokasi anggarannya di bawah Rp 200 juta. Dinas Pertamanan juga banyak sekali permainan penunjukan langsung di bawah Rp 200 juta, proyek pengadaannya kecil-kecil tetapi banyak sekali," tutur Ahok.

Ahok tambah terkejut dengan alokasi anggaran Dinas Pendidikan, yaitu anggaran untuk tenaga ahli programmer dalam KUA-PPAS 2016. Honor yang diberikan untuk tenaga ahli itu dinilainya berlebihan. Seorang tenaga ahli bisa memperoleh honor Rp 57 juta dalam enam hari. Temuan tersebut jelas membuat Ahok kesal dan geram. Menurut Ahok, mungkin saja para pimpinan SKPD mengira dirinya tidak akan melakukan pemeriksaan satu per satu anggaran pengadaan yang diajukan.

"Yang kayak begini harus kami teliti. Jadi, mental mark up sebagian PNS masih ada. Ini yang harus dibersihkan karena inilah yang menyebabkan akar permasalahan korupsi di Indonesia dan saya yakin kalau ini bisa dibersihkan walaupun belum sempurna, anggaran 2016-2017 akan semakin baik," ujar Ahok.