Pembentukan Tim TP4D dalam Pengadaan untuk Penyerapan Anggaran DKI yang Lebih Maksimal

Jakarta - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) memberikan bantuan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran. Bantuan tersebut dituangkan dalam Nota Kesepahaman pembentukan tim sinergi dan tim pengawalan, pengamanan pemerintahan, dan pembangunan daerah (TP4D) yang melibatkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Polda Metro Jaya.

Sekretaris Utama LKPP Salusra Widya mengatakan, sebelum adanya nota kesepahaman ini, pihaknya sudah sering membantu Pemprov DKI dalam bentuk asistensi, pendampingan ataupun permintaan katalogisasi kebutuhan barang/jasa.

"Paling banyak adalah permintaan untuk katalog. Karena Gubernur juga inginnya proses yang cepat, mudah serta transparan, " ujar Salusra usai melakukan penandatanganan MoU TP4D di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (25/11).

Basuki mengaku, optimis dengan dibentuknya tim ini akan mengurangi kasus di Ibukota.

"Iya saya optimis bisa mengurangi pejabat yang terjerat kasus pengadaan dengan adanya tim ini," kata Basuki. Selain itu, Basuki juga mengatakan akan mempercepat belanja barang dengan mengoptimalkan pembelian langsung melalui e-katalog LKPP pada tahun anggaran 2016 mendatang.

"Nanti kami tinggak klik di LPSE DKI Jakarta saja. Dulu, Pemprov DKI ketok palu APBD, lelang lima bulan kemudian," kata Basuki. Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta, M Adi Toegarisman menambahkan, dengan adanya tim ini diharapkan tidak ada lagi pejabat yang takut dalam melaksanakan anggaran.

"Tim ini respon dari gubernur menanggapi situasi pembangunan dan serapan anggaran yang selalu minim," kata Adi.

Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Tito Karnavian berharap, dengan adanya tim sinergi ini penyerapan anggaran Pemprov DKI bisa lebih maksimal.

"Selama ini penyerapan anggaran belum maksimal. Kita ingin ikut terlibat dengan gubernur yang ingin perubahan Jakarta," ujar Tito.