Pengadaan Barang dan Jasa Membaik, Negara Mampu Menghemat Hingga Rp80 Triliun

Jakarta - Transaksi pengadaan melalui LPSE dinilai berhasil menghemat belanja negara dan daerah hingga Rp. 80 Triliun. Hal ini disampaikan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) bahwa transaksi pengadaan telah mencapai Rp209 triliun sampai periode Oktober 2015 dengan sudah dilaksanakannya 445.000 paket pekerjaan.

"Proses pemilihan penyedia yang terbuka dan transparan dalam pelaksanan paket pekerjaan sebanyak 445.000 ini menghasilkan penghematan belanja negara maupun daerah sebesar Rp80 triliun". Ujar Ketua LKPP, Agus Prabowo, Selasa 10 November 2015 di Balai Sudirman, Jakarta..

Angka tersebut meliputi 113.849 paket, dengan keterlibatan sejumlah 247.734 penyedia terverifikasi. Sementara itu, untuk transaksi e-purchasing/e-catalogue mencapai Rp22 triliun, meliputi 53.838 paket, 34 kategori komoditas, 46.091 produk, dengan keterlibatan 1.327 penyedia berkontrak payung LKPP.

Saat ini, selain memperdalam jangkauan layanan LPSE baik jumlah barang yang ditawarkan maupun layanan internetnya, Agus terus berfokus memperbanyak item layanan dan pengadaan. Menurutnya, saat ini jumlah barang yang ditawarkan pihaknya masih di angka puluhan ribu saja, sedangkan di negara Korea Selatan sudah mencapai 1 juta barang. Kendala lain adalah gagap teknologi Internet yang masih dialami oleh lebih dari 100 juta penduduk Indonesia.

Untuk menanggapi hal ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Sofyan Djalil, menyampaikan angka tersebut bisa dinilai terbilang cukup baik. Namun, masih belum mewakili kualitas pengadaan jasa secara keseluruhan.

"Hemat sampai dengan Rp80 triliun itu sudah cukup bagus. Tetapi, bisa jadi itu bukan angka underestimate. Online estimate begitu tinggi. Kita harus perbaiki ini," ujar Sofyan di tempat yang sama.

Ia memaparkan, kualitas pengadaan barang/jasa masih harus ditingkatkan. Contohnya, adalah layanan Internet. Menurut Sofyan, LPSE harus mengikuti peran dalam meningkatkan layanan pengadaan barang/jasa untuk kedepannya.

"Alamat domain banyak yang belum realistis. Masih banyak pegawai yang menggunakan alamat email dengan akun gmail. Hal ini mungkin karena pengadaan untuk internet service yang kualitasnya tidak layak. LPSE harus mengambil peran," kata Sofyan.

Sofyan menambahkan, dengan kualitas yang memadai di dalam sektor layanan barang/jasa, belanja negara berpotensi untuk tetap disimpan dalam kas negara. Sehingga, dana tersebut dapat dipergunakan di sektor lain yang bisa dimanfaatkan.

"Membangun kapasitas dengan standar yang bagus itu sangat penting. Kualitas pekerjaan, sistem pengadaan. Apalagi, tahun 2016, tahun pembangunan infrastruktur yang fokus secara kualitas," tuturnya.

Menurut Sofyan, LKPP perlu bekerjasama dengan lembagai lain dan aparat hukum semacam Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Pemeriksa Keuangan, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mencapai kualitas pengadaan dan pembangunan infrastruktur yang lebih baik. Selain itu, Sofyan mennyarankan agar ada biaya pengawasan sekitar 4 persen dari total biaya proyek. "Investor akan senang dan nyaman bermitra jika ada kepastian pengawasan proyek, tanpa harus merombak ulang skema yang ada," ucapnya.

Dampak positif efisiensi pengadaan melalui elektronik dirasakan oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mulai tahun 2008. "Karena belanja negara bisa efisien, saya mampu menaikkan tunjangan eselon II menjadi Rp 25 juta per bulan," ujar Aher.
Aher bercerita, pada awal penggunaan pengadaan secara elektronik, ia langsung dikecam oleh pengusaha Bandung yang kerap menjadi langganan proyek Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun hal ini dilakukannya supaya daya saing pengadaan barang/jasa lebih sehat dan berkualitas. Pada akhirnya juga para pengusaha di Bandung bisa bermain proyek di daerah lain.

Baca Juga : Aher Meraih Penghargaan Bidang LPSE dalam e-Procurement Award 2015

Selain Aher, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama juga merasakan efisiensi APBD pada masa kepemimpinannya saat ini. Ahok mengaku bisa mengadakan lelang ratusan truk sampah dalam waktu seminggu. Sedangkan yang perlu diperbaiki adalah lelang untuk pengadaan alkes dan rumah susun. Kedua pengadaan tersebut belum memiliki aturan yang tetap atau ajek. Dalam pengadaan alkes masih banyak yang melakukan penyelewangan anggaran sampai dengan ekarang.

Baca Juga : Rumah Sakit DKI Belum Maksimal Belanja Obat Lewat E-Katalog

Ahok mengklaim dengan melipatgandakan tunjangan kerja dinamis secara fantastis bagi aparatur DKI Jakarta dapat mengurangi adanya penyelewengan yang dilakukan oleh pejabat ULP. "Gaji besar bisa membikin kerja lebih efektif dan transparan, coba lihatlah yang sebelum-belumnya," katanya.