Pengadaan yang Mengada-ngada Capai Rp. 6 Triliun di Anggaran DKI 2016

Jakarta - Hasil pemeriksaan dan penyisiran anggaran yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari rencana anggaran 2016 mencapai Rp. 6 triliun yang dinilai mengada-ngada. Dari hasil penyisiran anggaran siluman dalam beberapa daftar pengadaan di dinas DKI ditemukan total ada duit Rp 6 trilun yang dianggap tidak sesuai.

"Pihak kita memeriksa itu ada Rp 6 triliun lebih yang kita nilai fiktif," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (1/12/2015).

Dari total anggaran pengadaan fiktif Rp 6 triliun itu, ada Rp 4 triliun lebih yang berhasil dialihkan alokasinya untuk anggaran yang bisa lebih bermanfaat. Sisanya berupa anggaran yang bisa digabungkan dari alokasi yang mirip satu sama lain.

"Rp 4 koma sekian triliun itu berhasil dialihkan ke alokasi anggaran yang lebih penting," sebut dia.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah menyatakan bahwa sebesar Rp. 1,4 triliun yang telah dicoret. Namun, Ahok mengoreksi nominal Rp 1,4 triliun yang dinyatakan Saefullah sebagai jumlah yang terkoreksi dari Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang memuat anggaran senilai Rp 66 triliun ke DPRD.

"Bukan Rp 1,4 triliun loh, salah itu. Kita bisa menghemat hingga Rp. 4 triliun" kata Ahok.

Ahok mempermudah pemahaman, intinya DKI dibawah kepemimpinannya bisa berhasil menghemat anggaran senilai Rp 4 triliun. Dengan kata lain, bila penyisiran dan pemeriksaan rancangan KUA-PPAS DKI 2016 tidak dilakukan oleh pihaknya, maka DKI bisa bocor hanya karena melaksanakan pengadaan yang "mengada-ngada" sehingga bisa boros mencapai Rp 4 triliun.