Uni Eropa Dukung Reformasi Proses Pengadaan Barang Dan Jasa

JAKARTA - Uni Eropa berupaya mendukung reformasi proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pemerintah sebagai salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan dengan Indonesia. Hal ini akan diwujudkan oleh UKPBJ yang bisa mentransparansi dana, menjaga kredibilitas, bebas intervensi dari pihak manapun dan mampu mempercepat proses pelelangan dalam pengadaan barang dan jasa.

Sesuai keterangan Vincent Guerend selaku Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darusaalam, untuk mendukung reformasi proses pengadaan barang harus ada beberapa hal yang perlu dilakukan yaitu, meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah.

Saat ditemui dalam lokakarya bertema strategi revitalisasi UKPBK, dia mengatakan pihaknya bekerjasama dengan Bandung Trust Advisory (BTrust) sebagai pihak ketiga yang akan berperan sebagai konsultan pengadaan barang dan jasa bagi pemerintah.Btrust merupakan LSM yang memasilitasi pemda di tingkat Kabupaten/Kota dan provinsi dalam membangun unit pelayanan khusus untuk mengelola pengadaan barang.

Menurutnya, proyek Uni Eropa dengan BTrust telah memberikan kontribusi dalam menyempurnakan dan memperbaiki proses pengadaan barang dan jasa, sehingga membawa manfaat dalam waktu jangka panjang.

Mengenai kegiatan lokakarya tersebut, ia menilai hal tersebut penting untuk dilakukan mengingat pengadaan barang dan jasa (PBJ) merupakan sektor strategis yang perlu mendapat perhatian semua pihak. Saat ini masyarakat tengah banyak menyoroti anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah dalam pengadaan. Hal ini merupakan strategi yang penting untuk mengelola keuangan negara dan menghindari penyalahgunaan wewenang.

Kegiatan tersebut dihadiri juga oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, KPK, dan 157 peserta dari berbagai elemen seperti pemerintah kabupaten/kota/provinsi, media masa, pihak donor, dan LSM.

Dalam kesempatan yang sama, Agus Prabowo selaku Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) mengungkapkan, pemerintah (LKPP) juga menilai salah satu pilar penting dalam reformasi pengadaan barang dan jasa adalah kelembagaan dan SDM pelaksana. Ahli pengadaan yang profesional sangat dibutuhkan dalam menyukseskan reformasi pengadaan barang dan jasa.

Menurut dia, ahli pengadaan barang dan jasa bagi pemerintah dituntut harus bebas dari intervensi manapun agar produk yang dihasilkan benar-benar yang terbaik dan bermanfaat bagi masyarakat umum.

Oleh karenanya, salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut adalah membentuk UKPBJ yang kuat, kredibel, transparan dan profesional, ujarnya menambahkan.