#HariAntiKorupsi : LKPP Memanfaatkan TI Sebagai Cara Efektif Mencegah Korupsi

Jakarta - Pemanfaatan teknologi informasi dapat mendukung pemerintah dalam mencegah dan memberantas segala bentuk tindakan korupsi. Peningkatan akuntabilitas dan  transparansi melalui desain sistem yang memiliki keamanan tinggi akan mempersempit celah-celah untuk melakukan kecurangan. Tidak hanya itu, peningkatan partisipasi publik dalam melakukan fungsi supervisi pemerintah pun bisa digalakkan melalui pemanfaatan teknologi.

Penyelenggaraan Hackathon 3.0, Sabtu dan Minggu  (05-06/12), hasil kerja sama antara forum IT Code4Nation, KPK, LKPP, dan ICW menjadi bukti semangat dalam mendukung pemberantasan korupsi. Acara ini sekaligus menjadi wadah bagi programmer untuk menyalurkan talenta positif-nya dalam membantu pemerintah menyelesaikan permasalahan bangsa. Apalagi, keberadaan generasi Y di Indonesia sebagai generasi yang melek teknologi menjadi harapan baru untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.

“Masyarakat atau generasi (Y) ini tidak mengenal batas geografis (dalam) mengenal dan memanfaatkan teknologi IT. Pola komunikasinya berbeda, keberaniannya berbeda. Wah, ini keren banget!” kata Kepala LKPP Agus Prabowo.

(Baca Juga : LKPP Gandeng Pegiat IT Dalam Memberantas Korupsi di Pengadaan Barang dan Jasa)

Adapun, menurutnya, sejak awal LKPP didirikan, semangat membangun integritas dan budaya kerja yang bebas dari korupsi sudah diperjuangkan. Salah satunya melalui layanan berbasis teknologi informasi untuk mewadahi pihak-pihak yang terlibat, seperti penyedia dan pemerintah, melakukan transaksi pengadaan tanpa bertatap muka. “Kami, dalam substansi pekerjaan, sudah mulai memanfaatkan potensi generasi Y ini dengan electronic procurement,” lanjutnya.

Dalam hal ini, basis transaksi yang tersistem sebenarnya berdampak pada minimalisasi celah terjadinya tindak kecurangan dan campur tangan  seseorang. Apalagi, menurut Agus, perbaikan sistem pada seluruh layanan, seperti e-tendering dan e-purchasing, terus dilakukan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan yang kredibel.

Dalam memudahkan tercapainya penyelenggaraan pengadaan yang baik, Agus menjelaskan bahwa LKPP membutuhkan dukungan dan semangat dari semua pihak, termasuk dari pengembang aplikasi. “Kalau kita semua bisa membuat sistem pengadaan yang kredibel, yang bebas korupsi, itu rasanya akan ada tiga hal yang bisa kita capai. Coba kita bayangkan, pertama, belanja  negara efisien,” ujarnya. Selain itu, Agus menekankan bahwa—dalam konteks pengadaan di Indonesia—dukungan yang masih juga akan mendukung terciptanya persaingan usaha yang kompetitif serta membantu pemerintah untuk menyediakan sarana infrastruktur dan layanan publik yang baik.

Di sisi lain, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki menilai penting upaya memerangi tindakan korupsi dengan memperkaya metode-metode pencegahannya. Menurutnya, salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah dengan mengembangkan teknologi informasi untuk memperkuat fungsi pengawasan masyarakat. “Dan dengan teknologi IT sekarang, partisipasi publik juga bisa kita perluas. Ini penting, saya kira media sosial ini menjadi sangat penting juga untuk mengontrol pemerintah,” lanjut Teten.

Data yang dirilis ICW menunjukkan bahwa pada semester 1 dan 2 tahun 2014 lalu, tercatat ada 700 lebih kasus korupsi yang melibatkan lebih kurang 1.500 tersangka. Adapun nilai kerugian dari seluruh kasus korupsi di Indonesia ditaksir mencapai 6 triliun. Oleh sebab itu, Teten sangat mendukung keikutsertaan para pengembang aplikasi. “Kita masih punya harapan bahwa masa depan kita ada banyak anak muda yang memikirkan bangsa ini bebas dari korupsi,” pungkasnya.