Kemhan: Pengadaan Belanja Helikopter Kepresidenan Diterima, Tapi Anggaran Belum Tersedia

Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyampaikan pihaknya sudah menerima pengajuan dari TNI Angkatan Udara terkait rencana pengadaan belanja helikopter kepresidenan dan VVIP AgustaWesland AW 101. Tapi, rencana pengadaan ini belum ditindaklanjuti karena anggaran belum tersedia.

"Masih dalam tahap perencanaan, tapi saya kira sudah cukup matang. Mabes sudah memberikan pengajuan ke pihak kami, akan tetapi belum bisa kami tindak lanjuti secara lebih jauh karena anggarannya juga belum ada," ujar Sekjen Kemhan, Letjen TNI Ediwan Prabowo seusai rapat dengan Komisi I, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (2/12/2015).

Ia menjelaskan dalam setiap pengajuan anggaran untuk proyek pengadaan, ada beberapa aspek yang harus dilihat. Pertama, spesifikasi teknis dengan operasional rekrutmen yang wewenangnya berada di pihak pengguna/user yaitu setiap kesatuan matra.

Kemudian, Kemhan melihat apakah pengajuan proyek pengadaan ini sudah sesuai atau tidak dengan rencana strategis (renstra). Lalu, selain pendanaan, aspek lain yang harus dilihat adalah tingkat kebutuhan atau urgensi pengajuan proyek tersebut.

"Spesifikasi teknis dengan operasional rekrutmen sepenuhnya berada di pengguna, yaitu Mabes TNI AU. Mereka yang merupakan ahlinya dan menguasai di bidangnya. Di Kemhan melihat apakah itu sesuai dengan frame renstra, sesuai dengan target mininum essential force, pendanaan pemerintah bisa mendukung, urgensinya kami lihat dan yang terakhir peraturan perundangan sudah mematuhi atau tidak," tuturnya.

Terkait lelang, ia mengaku belum paham mengingat anggaran yang belum tersedia. Apalagi hal ini masih dalam tahap rencana. Dia mengingatkan setiap pembelian alat industri pertahanan dari luar negeri punya aturan yang harus dipatuhi.

Misalnya, seperti keterlibatan industri pertahanan dalam negeri.

"Ada peraturan yang harus dipatuhi kalau kami belanja dari luar negeri. Keterlibatan industri dalam negeri seperti apa? Transfer teknologi, local content, bahkan ada kompensansinya," paparnya.

Lantas, bagaimana bila rencana pembelian VVIP AgustaWesland AW 101 nanti bisa terealisasikan?

"Kami akan jembatani. Kami sangat memahami dalam membeli alutsista dari luar negeri, ada syarat yang seperti saya jelaskan tadi," tutup Ediwan.