LKPP Gandeng Pegiat IT Dalam Memberantas Korupsi di Pengadaan Barang dan Jasa

Jakarta- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) menggandeng Forum para programmer Teknologi Informasi (TI) bernama Code4Nation yang bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Indonesian Corruption Watch (ICW) untuk memberantas atau mencegah kasus korupsi di pengadaan barang dan jasa. Kegiatan yang digelar dan didukung oleh Hackathon Merdeka 3.0 akan berlangsung pada 5 dan 6 Desember 2015 dan merupakan rangkaian Festival Antikorupsi 2015. Kegiatan ini merupakan wadah bagi para programmer IT dalam mengambil peran menyelesaikan persoalan bangsa terutama korupsi di dalam pengadaan barang/jasa.

Sebanyak 720 programmer dengan 270 tim yang tersebar di 12 negara, yakni Indonesia, Singapura, Malaysia, Belanda, Jerman, Korea Selatan, Jepang, Australia, Taiwan, Swedia, Inggris, dan Amerika Serikat akan mendevelop sebuah sistem IT yang diharapkan dapat membantu mencegah dan menyelesaikan persoalan korupsi di Indonesia, seperti pelayanan publik, dan peradilan.

"Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta sistem IT yang dapat berkontribusi yang besar dan positif dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Para programmer juga dapat mengadopsi ide atau sistem antikorupsi yang telah berhasil dibangun dengan sukses di negara lain untuk diterapkan di Indonesia. Misalnya, suatu sistem yang dapat meningkatkan kredibilitas, transparansi, integritas, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan," ujar Ketua Panitia Hackathon Merdeka 3.0, Sely Martini dalam acara pembukaan perlombaan Hackathon Merdeka 3.0 di Lantai 2 Gedung LKPP, Jakarta, Sabtu (5/12).

Sely mengatakan, Indonesia mempunyai pemuda talenta TI yang tidak sedikit. Mereka mempunyai kemampuannya dapat dimanfaatkan untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Terlebih lagi, korupsi telah menjalar di berbegai sektor, terutama di dalam pengadaan barang/jasa. Dalam pemberantasannya memerlukan peran serta dari berbagai pihak.

"Penyelenggaraan Hacthon Merdeka 3.0 ini berangkat dari keyakinan bahwa IT dapat berkontribusi besar dan positif dalam pemberantasan korupsi di Indonesia," katanya.

Lebih jauh, Sely mengatakan, Hackathon 3.0 merupakan contoh dan model demokrasi dari Indonesia dimana warga dapat berkontribusi lebih banyak untuk lemabaga pemerintah. Apalagi, Hackathon 3.0 merupakan hackathon pertama di dunia yang diadakan serentak di 12 negara.

"Hackathon Merdeka 3.0 ini murni diorganisir oleh relawan," katanya.

Sujarnako  selaku Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) KPK menyampaikan, pihaknya mendukung kegiatan para programmer untuk berkontribusi membangun sistem yang dapat memberantas korupsi. Tak menutup kemungkinan, suatu saat nanti, KPK dapat merekrut para programmer tersebut untuk membantu mencegah dan memberantas korupsi.

"KPK belum sampai kesana, karena kalau dilihat sepak terjang KPK penangkapan hampir 80 persen data intelejen," katanya.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan, Teten Masduki mengatakan, pencegahan dan pemberantasan korupsi merupakan perjuangan panjang yang tidak pernah berhenti. Dikatakan, korupsi tidak bisa diberantas sepenuhnya karena terus mengalami reproduksi yang masif dan tersistem.

"Karena itu menurut saya korupsi harus diperangi dengan metodelogi yang terus kita perkaya dengan berbagai inovasi. Nah sekarang melibatkan teman-teman pemuda para penggiat IT ini sangat penting," katanya.

Dengan acara Hackathon Merdeka 3.0 ini, Teten mengaku optimis bahwa korupsi di Indonesia dapat diberantas. Hal ini lantaran Hackathon melibatkan anak-anak muda yang berpikir positif dalam memberantas korupsi.