APIP Bantu Deteksi Penyimpangan Di Awal Pengadaan

Keterlibatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah dinilai sangat penting karena mampu mendeteksi dan memberikan koreksi terhadap penyimpangan pengadaan sejak awal. Untuk itu, APIP dituntut agar paham mengenai aturan pengadaan barang/jasa pemerintah.


Dunia inspektorat sedang mengalami transformasi. Pola pengawasan dan audit di akhir pengadaan sudah tidak relevan karena sekarang sudah berkembang proses probity audit atau probity adviser. Sebagai probity adviser, inspektorat dapat mengawal dan melakukan audit sepanjang proses pengadaan berlangsung dari awal perencanaan hingga serah terima barang.

Agar inspektorat mampu melaksanakan tugas sebagai probity adviser pengadaan barang/jasa pemerintah dengan baik setidaknya harus memiliki tiga kecakapan.

Pertama, probity adviser harus menguasai masalah. Dalam hal ini adalah pengadaan barang/jasa pemerintah. Mulai dari aturan, mekanisme, hingga risiko yang mungkin timbul dalam proses pengadaan.

Lanjutnya, probity adviser harus legal atau memiliki sertifikat ahli pengadaan barang/jasa pemerintah. Belum semua aparat APIP memiliki sertifikat ahli pengadaan. Jangan sampai inspektorat dalam melakukan probity tidak memahami proses PBJ, meskipun APIP tidak diwajibkan memiliki (sertifikat ahli pengadaan).

Terakhir adalah harus memiliki dukungan emosi yang dekat, berdampingan dan bersama-sama dengan SKPD dalam melancarkan program pembangunan. Selama ini sering melihat posisi APIP berjauhan dengan SKPD. Kedua lembaga tersebut selama ini sibuk dengan urusan masing-masing, sementara ketika APIP mendekat ke satker akan dicurigai

Jaman sekarang adalah era kolaborasi. Pendekatannya adalah paham akan tujuan besar bersama yang ingin dicapai dan masing-masing bekerja keras untuk menggapai tujuan tersebut. Masing-masing pihak boleh kolegial. Kerjasama diharapkan dapat menyamakan persepsi dalam proses pengadaan barang/jasa agar dapat meminimalisir hambatan yang mungkin dapat terjadi.

Sehingga potensi penyalahgunaan wewnang ataupun kesalahan dan kerugian negara bisa diminimalisir dan dampaknya dapat memperlancar proses pembangunan di daerah.

Kerjasama penyamaan persepsi dapat memberikan pemahaman lebih kepada inspektur ataupun auditor dalam melakukan pengawasan khususnya pengadaan barang/jasa pemerintah.

Untuk menjalankan pengawasan tersebut, APIP membutuhkan kompetensi dan pengetahuan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.