Menteri PUPR Dukung Program Modernisasi Pengadaan Melalui ULP Percontohan

Source : lkpp.go.id

Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono sangat mendukung langkah LKPP dalam melakukan program modernisasi pengadaan melalui ULP Percontohan. Ia mengatakan, atas bantuan dan petunjuk dari LKPP, pihaknya berhasil melaksanakan lelang sebelum Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan nilai lebih dari Rp 26 triliun.

"Kami mengapresiasi LKPP karena kami telah berhasil melakukan pengadaan barang/jasa dini pra DIPA. Januari 2016 kami telah menandatanganani Rp 26 triliun dari Rp 80 triliun belanja modal yang diamanatkan kepada Kementerian PUPR,” kata Basuki dalam acara penandatanganan Penandatanganan Nota Kesepahaman Program Modernisasi Pengadaan Fase II, di Jakarta, Kamis (14/4/2016) lalu.

Ia menyatakan, lelang sebelum pengesahan DIPA merupakan salah satu wujud nyata percepatan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dicanangkan oleh pemerintah.

“Januari langsung tanda tangan kontrak, yang akhirnya diikuti oleh Kementerian Perhubungan seminggu setelah itu. Pengadaan pra DIPA akan kami lakukan untuk tahun-tahun berikutnya dengan guidance LKPP. Kami harapkan Gubernur, Walikota dan Bupati juga dapat melakukan itu, “ kata Basuki.

Ia menambahkan, APBN setiap tahun selalu meningkat, namun peningkatan tersebut tidak selaras dengan pertumbuhan ekonomi. Salah satu hambatannya adalah K/L/D/I seringkali terlambat melakukan pengadaan barang/jasa. “Sering menumpuk di akhir tahun. Mestinya bisa sebelum itu.” Lanjutnya.

Ia berharap pengadaan barang/jasa ke depan harus menjadi profesi, unitnya permanen dan pengelolanya bukan pekerjaan sambilan.

Saat ini, Kementerian PUPR tengah melakukan lelang proyek infrastruktur sumber daya air dan bina marga sebesar Rp 9 triliun melalui LPSE.

Source : lkpp,go.id