LKPP dan Pemkab Tegal Jalin Kerja Sama dalam Transformasi Pengadaan

Pengadaan.web.id - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP) dan Kabupaten Tegal resmi melakukan kerja sama di bidang transformasi pengadaan. Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Kepala LKPP Agus Prabowo dan Bupati Tegal Enthus Susmono di Gedung Dadali, Tegal, Rabu (16/08).

Pada kesempatan itu, Agus mengakui adanya titik kritis dalam pengadaan yang dilakukan pemerintah. Sebab, menurutnya, hal ini sangat bersangkut-paut dengan uang rakyat yang jumlahnya sangat besar. Dalam konteks itu pula, Agus menekankan perlunya pejabat pengadaan memahami persoalan ekosistem pengadaan yang berhubungan dengan perencanaan, sistem anggaran, dan pembayaran.

Di samping itu, ia mengungkapkan pentingnya niat yang baik untuk melaksanakan pengadaan pemerintah. ”Supaya tidak sulit bagaimana? Hanya satu, diawali dengan niat. Kuncinya itu niat,” lanjutnya.

Untuk itu, kata Agus, ada tiga hal yang perlu dihindari pada saat mengelola pengadaan pemerintah. Pertama, pelaksanaan pengadaan harus jauh dari fiktif, baik secara administrasi maupun fisik. Kedua, menekankan bahwa transformasi pengadaan memerlukan komitmen pejabat pengadaan untuk menghindari praktik mark up.

“Yang ketiga, jauh dari suap. Nah, suap ini baik menerima maupun memberi. Di mana susahnya? Karena kadang-kadang kita tidak bisa membedakan mana suap mana ucapan terima kasih,” ujarnya.

Dengan menghindari ketiga hal itu dan tetap berpedoman pada prinsip pengadaan, Agus meyakini kesalahan yang terjadi selama pelaksanaan pengadaan hanya berupa cacat administrasi saja.

“Dan tentu saja kami punya harapan kalau pengadaan barang jasa di seluruh Indonesia ini kredibel, termasuk di Kabupaten Tegal, maka akan ada tiga manfaat yang bisa kita rasakan: yang pertama, belanja negara efisien; yang kedua, daya saing nasionalnya meningkat karena kita terbiasa berkompetisi; yang ketiga, public delivery-nya bagus,” ungkap Agus.

Sementara itu, dalam usaha mengawal transformasi pengadaan di Kabupaten Tegal, Enthus berkomitmen untuk memberikan perlindungan hukum kepada stafnya. Ia pun terus berkoordinasi dengan kejaksaan dan kepolisian, termasuk pejabat pengadaan untuk memastikan pelaksanaan pengadaan.

“Saya mengatakan kepada teman teman ULP kepada siapa pun bawahan saya yang bekerja secara normatif kalau ada perkara-perkara hukum jangan kamu yang maju. Saya bupatinya yang di depan dulu; kamu saya lindungi; kamu saya ayomi; kamu itu anak buah saya; kamu sedang bekerja,” katanya.