Mendagri Meminta Menkeu agar Tidak Memangkas Anggaran Pengadaan Blanko e-KTP

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku telah mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait rencana pemangkasan anggaran pengadaan blanko e-KTP.

Ia meminta Sri Mulyani untuk tidak memangkas anggaran pengadaan blanko e-KTP sebelum target jumlah pencapaian tercapai mengingat bahwa e-KTP bakal dijadikan sebagai single entry bagi pelayanan masyarakat nantinya.

"Tadi sudah melobi Ibu Menkeu, tolong ditunda pengurangan anggaran (pengadaan blanko KTP Elektronik). Karena KTP eletronik kan pelayanan bagi masyarakat," ujar Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (21/9/2016).

Bahkan, jika memang harus ada anggaran di kementeriannya yang dipotong, Tjahjo meminta Menkeu tidak memangkas anggaran pengadaan blanko KTP Elektronik.

"Lebih baik anggaran di pos lain di Kemendagri enggak apa-apa, tetapi yang untuk nyetak KTP elektronik, jangan dulu. Supaya ini mencapai target yang ada dulu," ujar dia.

Sebelumnya, Tjahjo mengatakan, kementeriannya berupaya terus menyediakan blanko untuk e-KTP. Namun, prosesnya pelaksanaan secara bertahap. Sebab, pemerintah memotong anggaran Kemendagri.

“Anggaran kemendagri dengan kondisi perekonomian yang sulit, kita siap dipotong. Tentunya mengurangi anggaran-anggaran. Jadi menyesuaikan kebutuhan daerah-daerah yang tadinya 10 lembar, terpaksa buat 2-3 tahap,” kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai pengukuhan DPN IKPTK, Jumat (19/8/2016).

Namun, Kemendagri tetap menargetkan 183 juta penduduk Indonesia yang wajib KTP sudah memiliki e-KTP.

Saat ini, masih ada 22 juta penduduk Indonesia yang belum merekam data untuk e-KTP.