Menkeu Lantik Pejabat Eselon II, Termasuk Kepala Pusat Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Pengadaan.web.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melantik empat pejabat eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) pada Jumat (23/09) di Aula Djuanda Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta.

Empat pejabat yang dilantik yaitu pertama, Dini Kusumawati, diangkat sebagai Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan (Organta). Kedua, Yudi Pramadi, diangkat sebagai Kepala Biro Perlengkapan. Ketiga, Neneng Euis Fatimah, diangkat sebagai Kepala Pusat Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Keempat, Nufransa Wira Sakti, diangkat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI).

Dalam arahannya usai pelantikan, Menkeu menegaskan bahwa Setjen merupakan unit yang berperan penting untuk mendukung seluruh kegiatan di Kemenkeu. “Keempat bidang (eselon II) ini adalah bidang yang sangat penting di dalam mendukung keseluruhan pekerjaan di Kementerian Keuangan. Saya benar-benar berharap kepada seluruh pejabat yang dilantik untuk bisa menjalankan tugas dan fungsinya secara bersungguh-sungguh sesuai dengan job description," pesannya.

Secara khusus, kepada Kepala Biro Perlengkapan, Menkeu berpesan agar memprioritaskan efisiensi dan kecepatan dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Selain itu, kepada Kepala Biro Organta, Menkeu berpesan agar transformasi organisasi dapat terus ditingkatkan, agar Kemenkeu dapat menjadi institusi yang sehat dan efisien, dengan kinerja yang semakin baik.

Sementara, kepada Kepala Pusat LPSE, Menkeu berpesan agar sistem pengadaan secara elektronik di Kemenkeu dapat menjadi contoh bagi institusi lain. “Saya juga yakin di sisi APBN kita, apabila pengadaan kita dilakukan dengan benar, akan menunjang APBN yang sehat,” katanya.

Terakhir, kepada Kepala Biro KLI, Menkeu berpesan agar dapat memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi semaksimal mungkin, serta memiliki perspektif baru dalam mengomunikasikan segala kebijakan Kemenkeu agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat.//setjen.kemenkeu//