Pemkab Sumbawa Barat Tunda Pengadaan Kendaraan Dinas dan Alat Berat

Ilustrasi

Pengadaan.web,id - Pemkab Sumbawa Barat, NTB berencana menunda program pengadaan kendaraan dinas dan alat berat pada satuan kerja perangkat daerah yang dianggarkan melalui APBD Perubahan tahun 2016 dan lebih fokus pada pemberdayaan masyarakat atau dilihat dari skala prioritas kebutuhan. Alasan lainnya adalah karena sudah menjelang akhir tahun.

"Pengadaan alat berat dan pengadaan mobil dinas ditunda proses lelangnya. Kebetulan sekarang juga sudah menjelang akhir tahun," kata Asisten III Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Sumbawa Barat, Mashur Yusuf, di Taliwang, Kamis.

Khusus untuk pengadaan alat berat di Dinas Pekerjaan Umum, menurut Mashur, dilihat skala prioritas dari alat yang akan diadakan.

Ia menjelaskan Dinas Pekerjaan Umum mengusulkan beberapa jenis alat berat sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan fisik yang dilaksanakan oleh rekanan.

"Yang fungsinya hampir sama, misalnya excavator dan loader, ditunda salah satunya. Yang sangat mendesak dibutuhkan itu yang tetap dilaksanakan dan Dinas Pekerjaan Umum yang menentukan," ujarnya.

Mashur memastikan tidak ada satupun program yang bersifat pemberdayaan masyarakat yang ditunda.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun anggaran 2016 menganggarkan sekitar Rp100 miliar untuk pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan melalui Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR), antara lain bantuan kepada petani, peternak, nelayan, pedagang bakulan, santunan bagi warga lanjut usia dan penyandang cacat, serta program bedah 1.000 unit rumah tidak layak huni.

Ia juga memastikan penundaan kegiatan pengadaan kendaraan dinas dan alat berat itu tidak akan mempengaruhi kinerja satuan kerja perangkat daerah ataupun Dinas Pekerjaan Umum.

"Kalau Dinas Pekerjaan Umum sifatnya hanya sebagai penunjang, kebetulan rekanan juga disyaratkan untuk memiliki alat sendiri. Sementara dinas masih bisa menggunakan kendaraan lama yang sebelumnya sudah dilelang sebagai kendaraan dinas," ucapnya.

Semua program yang ditunda itu, menurut dia, akan dimaksimalkan pada APBD 2017 yang akan mulai dibahas pada Oktober tahun 2016.

Pada bagian lain, Mashur mengakui, sampai akhir triwulan III/2016, realisasi pelaksanaan program fisik yang dianggarkan di APBD murni dan APBD perubahan masih berada di angka 50 persen lebih.

Program bernilai besar yang realisasinya rendah salah satunya adalah perbaikan jalan kabupaten.

"Meski sudah dihampar dengan material banyak, realisasinya masih rendah karena nilainya rendah. Tetapi nanti kalau perbaikany sudah dikerjakan realisasinya akan langsung naik," katanya.