Permainan Eksekutif dan Legislatif dibalik Pengadaan Mobil DPRD Jabar

Direktur Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi

Pengadaan.web.id - Direktur Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi menerangkan adanya gelagat anggota dewan DPRD Jawa Barat yang ditenggarai diam-diam mengajukan pembelian mobil baru dengan spesifikasi merk Toyota Innova dengan harga Rp 425 juta. Selain itu, ia juga menilai adanya permainan dari pihak eksekutif dalam perkara ini.

Menurut hasil riset kecilnya terhadap anggota dewan, faktanya sebagian anggota tidak membutuhkan pengadaan mobil itu. Ia menduga ada permainan eksekutif dibalik alokasi dana tersebut  dengan dalih mengangkat citra seseorang. Sebelum adanya mobil baru, anggota dewan memakai mobil lama tetapi banyak yang rusak, perbaikan mobil-pun menggunakan uang pribadi anggota dewan.

"Ya kalau menurut saya kalau mau dihapus ya hapus saja, gausah dimain-mainkan oleh eksekutif anggota juga tahu bahwa anggota dengan pimpinan beda perlakuannya. Kalau pemimpinnya kan ada dana untuk perbaikan, kalau anggota perbaiki kendaraan dengan uang sendiri ," ujar Uchok kepada PRFM, Senin (26/9/2016).

Menurutnya, ini merupakan permainan pencitraan oleh eksekutif, ada bisnis di kalangan eksekutif, dan tidak menutup kemungkinan pemegang kepentingan di DPRD juga berperan. Ketika opini publik muncul dan menganggap legislatif pemborosan, maka eksekutif muncul seolah untuk menyelamatkan anggaran negara.  Ia pun menyarankan lembaga hukum untuk turun tangan terkait pengadaan mobil tersebut.

"Lebih baik aparat hukum turun tangan dalam pengadaan mobil ini karena yakin adanya penyimpangan, ada kerjasama antara legislatif dan eksekutif, itu yang harus dipanggil kejati," tuturnya.

Uchok memaparkan, anggaran itu muncul ketika membentuk R-APBD untuk selanjutnya di legitimasi oleh DPRD, jika disetujui, R-APD menjadi APBD. Setelah disahkan, eksekutif mempunyai kewenangan untuk eksekusi pengadaan barang. Ia pun menegaskan agar Polda dan Kejati menangani kecurigaan yang timbul agar dipahami oleh masyarakat.

"Saya minta kepada Kejati Jawa Barat, silahkan masuk, panggil Gubernur-nya untuk diperiksa kenapa pengadaan mobil ini, panitia dana nya juga harus dipanggil-itu yang harus digaris bawahi karena masyarakat sangat kecewa dengan pengadaan ini," pungkasnya.