Belanja Barang/Jasa di 58 Pemda sudah Mencapai Lebih dari 60 Persen

Pengadaan.web.id - Salah satu fokus utama dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menparn-RB), Asman Abnur ialah penataan pegawai, terutama pada daerah yang belanja barang/jasanya cukup besar atau melebihi kapasitas. Hal tersebut disampaikan meteri Asman saat rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Senin (10/10).

Dikatakannya, dari jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada saat ini, sebanyak 78,96 persen berada di daerah, sedangkan sisanya 21,04 persen berada di pusat. Belanja barang/jasa yang dilakukan oleh pegawai PNS setiap tahunnya mengalami peningkatan, yakni dari Rp 351.08 Triliun tahun 2010, menjadi Rp 732.90 Triliun pada tahun 2016 sekarang ini. "Ini merupakan tantangan untuk kami dalam memperbaiki komposisi belanja dan kompetensi ASN agar tidak kalah dengan negara lain. Dari total PNS yang ada, jumlah yang banyak diisi adalah guru sebanyak 37,45 persen dan jabatan fungsional umum (administrasi) sekitar 37,26 persen," Ujarnya.

Dikatakannya masih ada daerah yang rasio belanja pegawai dalam APBD melebihi 60 persen yakni sebanyak 58 daerah. Sedangkan daerah yang belanja pegawainya masik kurang dari 50 persen ada sekitar 300 daerah, dan belanja barang/jasa yang masih 50 - 60 persen sebanyak 177 daerah.

Ke 58 daerah yang jumlah belanja barang/jasanya diatas 60 persen adalah Kab Bireuen, Kab Karo, Kab Langkat, Kab Dairi, Kab Tapanuli Utara, Kab Asahan, Kab Serdang Bedagai, Kota Pematang Siantar, Kab Padangsidimpuan, Kab Agam, Kab Limapuluh Kota, Kab Solok, Kab Padang Pariaman, Kab Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kab Bengkulu Selatan, Kota Bengkulu, Kab Lampung Tengah, Kab Lampung Utara, Kab Sumedang, Kab Tasikmalaya, Kab Ciamis, Kab Kuningan.

Kemudian Kab Majalengka, Kota Tasikmalaya, Kab Pemalang, Kab Purworejo, Kab Kebumen, Kab Klaten, Kab Sragen, Kab Sukoharjo, Kab Karanganyar, Kab Wonogiri, Kota Surakarta, Kab Ngawi, Kab ponorogo, Kab Pacitan, Kab Minahasa, Kab Bitung, Kab Poso, Kab Palu, Kab Wajo, Kab Takalar, Kab Soppeng, Kota Palopo, Kab Buton Tengah, Kota Kendari, Kab Gianyar, Kab Bangli, Kab Tabanan, Kab Lombok Tengah, Kab Bima, Kab Dompu, Kota Bima, Kota Kupang, Kab Maluku Tengah, Kota Ambon, dan Kab Polewali Mandar. Untuk itu kedepannya, menteri Asman akan melakukan penataan pegawai sesuai dengan kebutuhan masing masing daerah. Yang akan diprioritaskan ialah ASN dalam  bidang pendidikan, kesehatan, penyuluh pertanian sesuai dengan program nawacita yang digagas oleh presiden Joko Widodo.

*Sumber data Menpan-RB