34 Posko Pengaduan Nasional terkait Pungli Sektor Pengadaan Siap Terima Laporan Warga!

Pengadaan.web.id - Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (DPN APPI) membuka 34 posko pengaduan nasional terkait pungutan liar alias pungli di sektor pengadaan publik. Hal itu menyusul kebijakan Presiden Joko Widodo dalam pemberantasan pungli terutama pasca dikeluarkannya Perpres Nomor 86 Tahun 2016 tentang Satgas Pemberantasan Pungli (Saber Pungli).

Ketua DPN APPI, Sabela Gayo mengatakan, latar belakang dibentuknya posko pengaduan tersebut lantaran kondisi pungli di sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah sudah sangat memprihatinkan. Selain itu, dengan pembentukan posko pengaduan tersebut diharapkan bisa mengawal dan membantu implementasi Satgas Pemberantasan Pungli.

Lihat: Peluang Lebar Jadi Pengacara Spesialis Pengadaan, Silahkan Daftar Ke APPI!

“Kita sudah ajukan surat permohonan kerja sama kepada Satgas Pemberantasan Pungli kemarin Kamis (27/10). Kita akan berada di posisi yang sejajar dengan mereka, kita sinergi dan bermitra terkait laporan yang kami peroleh untuk direkomendasikan apakah mereka akan mengambil langkah hukum atau tidak,” ujar Sabela saat acara peluncuran Posko Pengaduan Nasional Terkait Pungli di Sektor Pengadaan Publik di Jakarta, Jumat (28/10).

Dari laporan yang diterima, diketahui modus operandi praktik pungli di sektor pengadaan publik lazimnya dengan cara pemberian fee proyek kepada oknum tertentu dengan nominal yang sangat variatif bergantung daerah dan objek pengadaan barangnya. Rata-rata fee yang diminta pun jumlahnya cukup fantastis, yakni mulai dari 5 persen sampai yang paling besar 50 persen dari plafon anggaran.

Bayangkan, bila nilai plafon anggaran mencapai ratusan juta hingga puluhan triliun, berapa besar pundi-pundi rupiah yang didapat oknum pengelola pengadaan dari para penyedia jasa yang melakukan penawaran. Oleh karena itu, lanjut Sabela, praktik pungli di sektor pengadaan barang/jasa mestinya menjadi perhatian utama Satgas Pemberantasan Pungli.

“Ini sangat merugikan pemerintah dan semua pihak, khususnya penyedia barang jasa maupun masyarakat umum karena nantinya masyarakat akan memperoleh kualitas dan kuantitas yang tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB) maupun spesifikasinya,” kata Sabela.

Bila menemui atau mengalami praktik pungli di sektor pengadaan barang/jasa, masyarakat dapat menyampaikan keluhannya kepada posko pengaduan nasional melalui beberapa cara, antara lain melalui SMS ke Nomor 0812-9866-8102 dengan format (Nama Pelapor_Alamat_Profesi_Perkara yagn Diadukan). Selain itu, dapat juga melalui email sekretariat.dpnappi@gmail.com serta bisa juga mengirimkan surat yang ditujukan di alamat Posko Pengaduan, d/a Jl Cirebon Nomor 23 Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat.

Mekanisme kerja posko pengaduan yaitu menerima, mencatat dan memverifikasi laporan tersebut kemudian melaporkannya kepada Satgas Pemberantasan Pungli sebagai bahan pertimbangan bagi pengambilan kebijakan lebih lanjut. Kata Sabela, yang perlu dipersiapkan masyarakat saat melapor adalah mempersiapkan lampiran pendukung laporannya seperti rekaman percakapan dengan oknum, bukti kuitansi pembayaran pungli atau bukti pendukung lainnya.

“Laporan yang kami terima, kerahasiaan akan dijamin. Identitas mereka akan dirahasiakan termasuk dengan Satgas Pemberantasan Pungli juga kita membuat satu klausul agar mereka juga wajib merahasiakan identitas pelapor,” tutup Sabela.

Alamat Posko Pengaduan Daerah

1.     Posko Pengaduan Wilayah Aceh
Advokat TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.H (081269066679), Advokat SYAFRIJAL BAKO, S.H. (085297349511), Advokat EVA SUSANNA, S.H.,M.H (085260818688), Advokat AKHYAR SAPUTRA, S.H.,M.H (085277822022) Advokat HERMAN, S.H (085362670282)

2.     Posko Pengaduan Wilayah Sumatera Sumatera Utara
Advokat JONIZAR, S.H. (08116066618) dan Advokat SOVIA SIREGAR, S.H.,M.H. (0819236999)

3.     Posko Pengaduan Wilayah Riau
Advokat MUHAMMAD ZAINUDDIN S.H. (081266659996), RIA NARFIADY, S.H (081275501991) dan Advokat AZZUHRI, S.H. (081268945699)

4.     Posko Pengaduan Wilayah Kepulauan Riau
BAMBANG HERI RORIYANTO, S.H. (081372053997) dan Advokat RICHARD RANDO SIDABUTAR, S.H (081372796426)

5.     Posko Pengaduan Wilayah Sumatera Barat
RIMAISON SYARIF, S.H. (081363252707)

6.     Posko Pengaduan Wilayah Jambi
Advokat EDI SUTIKNO, SH.H.,M.H. (085266660890)

7.     Posko Pengaduan Wilayah Bengkulu
Advokat JECKY HARYANTO, S.H. (081278824790)

8.     Posko Pengaduan Wilayah Sumatera Selatan
Advokat JATI KUSUMA, S.H.,CLA.,CMSE (082179155576)

9.     Posko Pengaduan Wilayah Bangka Belitung
Advokat PANCA SARJANA PUTRA, S.H.,M.H. (081376294947)

10.  Posko Pengaduan Wilayah Lampung
Advokat HERI HIDAYAT, S.H. (081278086660)

11.  Posko Pengaduan Wilayah DKI Jakarta
Advokat M. HOLID, S.H (081388704249)

12.  Posko Pengaduan Wilayah Banten
Advokat HARDY CHRISTIANTO RASENDA, S.H. (08111148234)

13.  Posko Pengaduan Wilayah Jawa Barat
Advokat SUTIKNO, S.H.,M.H. (08122063655) dan UCOK ROLANDO PARULIAN TAMBA, S.H. (085294419970)

14.  Posko Pengaduan Wilayah Jawa Tengah
Advokat KURNIAWAN TRI WIBOWO, S.H (082225893303), Advokat TEGUH ABDURRAHMAN, S.H. (085227674000) dan Advokat BHARI FAUZI HERMANTO, S.H (085713956417)

15.  Posko Pengaduan Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta
Advokat SETYOKO, S.H. (081904233273)

16.  Posko Pengaduan Wilayah Jawa Timur
Advokat NURUL ANWAR, S.H.,M.H. (081335144284)

17.  Posko Pengaduan Wilayah Bali
Advokat ANAK AGUNG GDE AGUNG, S.H. (085100444686)

18.  Posko Pengaduan Wilayah Nusa Tenggara Timur
INDRA LORENLY NAINGGOLAN, S.H.,M.H (085319010345)

19.  Posko Pengaduan Wilayah Nusa Tenggara Barat
Advokat BURHANUDDIN, S.H (08175743060)

20.  Posko Pengaduan Wilayah Kalimantan Barat
Advokat GLORIO SANEN, S.H (085245919111)

21.   Posko Pengaduan Wilayah Kalimantan Tengah
Advokat SUGI SANTOSA, S.H.,M.H (081318586009)

22.  Posko Pengaduan Wilayah Kalimantan Selatan
Advokat MAYDIKA RAMADANI, S.H (085211188480) dan NDARU SATRIO, S.H.,M.H (085799955313)

23.   Posko Pengaduan Wilayah Kalimantan Timur
DENNY SIREGAR, S.H (081314455685) dan MUHAMMAD SYAIFUL ANWAR, S.H.,LL.M (081578717317)

24.  Posko Pengaduan Wilayah Kalimantan Utara
Advokat EDWARD SITANGGANG, S.H (081259618339)

25.  Posko Pengaduan Wilayah Sulawesi Selatan
Advokat RASYIDI BAKRY, S.H.,LL.M (081341100081) dan Advokat NASRUM, S.H (085242339932).

26.  Posko Pengaduan Wilayah Sulawesi Tenggara
Advokat RUSMAN MALIK, S.H. (085299336125)

27.  Posko Pengaduan Wilayah Sulawesi Barat
Advokat MUHAMMAD AMIN SANGGA, S.H. (085299658080)

28.  Posko Pengaduan Wilayah Sulawesi Tengah
Advokat HARUN S.H. (081341336215) dan Advokat SAHRUL, S.H (085656842315)

29.  Posko Pengaduan Wilayah Gorontalo
Advokat ICAN NENTO, S.H.,M.H., CLA (0811432412) dan Advokat MUHAMMAD SUSANTO KADIR, S.H (081286069131)

30.  Posko Pengaduan Wilayah Sulawesi Utara
Advokat FERLEY BONIFASIUS KAPARANG, S.H. (082195054001)

31.  Posko Pengaduan Wilayah Maluku
 Advokat ALI M. BASRI SALAMPESSY, S.H. (085243511609)

32.  Posko Pengaduan Wilayah Maluku Utara
Advokat MAHARANI CAROLINE SALINDEHO, S.H (081341268806)

33.  Posko Pengaduan Wilayah Papua
Advokat PASCHALIS FAU’UBUN, S.H. (081248367125)

34.  Posko Pengaduan Wilayah Papua Barat
     Advokat SUTANTO, S.H.,M.H (081376114986)

Sumber: hukumonline.com