Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Tabungan): Definisi, Keuntungan dan Risiko, dan Cara Membelinya

Sukuk Tabungan bisa dimanfaatkan sebagai sumber dana potensial untuk pembangunan. Dalam penerbitannya tidak mengenal konsep bunga melainkan konsep imbalan/bagi hasil oleh karena itu memerlukan underlying asset sebagai dasar penerbitan dan diterbitkan dengan suatu akad. 

Sebelum Anda terjun dalam investasi sukuk, kenali dulu lebih dalam dengan membaca keuntungan dan risiko berinvestasi Sukuk Tabungan di bawah ini.

Penerbitan SBSN saat ini ditujukan untuk membiayai defisit APBN. Dalam prosesnya menggunakan akad ijarah sale and lease back dan Barang Milik Negara (BMN) sebagai underlying asset. 

BMN tersebut nantinya tidak untuk dijual ataupun dijadikan kolateral melainkan hanya pengalihan hak manfaat saja dan secara hukum masih menjadi milik pemerintah Indonesia. Seandainya gagal bayar pun, aset-aset itu tetap milik negara.

Perusahaan yang akan menerbitkan SBSN ini adalah perusahaan yang secara khusus dibentuk guna mendistribusikan penerbitan SBSN ini (special purpose vehicle-SPV) secara online.

Karena diterbitkan oleh pemerintah, SBSN pun seringkali disebut juga sebagai sukuk negara. Sukuk negara ini diterbitkan berdasarkan prinsip syariah dan sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

Selain itu, berbagai upaya juga akan dilakukan untuk mendukung pendalaman pasar dan memperluas basis investor domestik, serta meningkatkan likuiditas Sukuk Negara di pasar sekunder, antara lain melalui inovasi instrumen, penyempurnaan infrastruktur kelembagaan dan pasar SBSN, termasuk pengembangan jalur distribusinya.

Mengenal Sukuk Tabungan

Istilah sukuk sendiri berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari ‘sakk’ yang memiliki arti dokumen atau sertifikat. Accounting and Auditing organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) mendefinisikan sukuk sebagai sertifikat bernilai sama yang merupakan bukti kepemilikan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi, atas suatu aset, hak manfaat, dan jasa-jasa atau kepemilikan atas proyek atau kegiatan investasi tertentu. 

Perbedaan pokok antara sukuk dengan obligasi konvensional terletak pada konsep imbalan/bagi hasil, dan adanya transaksi pendukung (underlying transaction) berupa akad atau perjanjian antara pihak yang disusun berdasarkan prinsip syariah.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) menyebutkan bahwa Sukuk Negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. 

Sejalan dengan fatwa MYI, Fatwa DSN No. 69/DSN-MUI/VI/2008, Surat Berharga Syariah Negara atau dapat disebut Sukuk Negara adalah Surat Berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian kepemilikan aset. SBSN diterbitkan untuk pembiayaan APBN termasuk pembiayaan proyek.


 1. Dasar Hukum dari Pemerintah.

• UU 19/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
• PP 56/2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara.
• PP 57/2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia.
• PP 51/2010 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara II.
• PMK No. 218/PMK.08/2008 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel Di Pasar Perdana Dalam Negeri.

2. Dasar Hukum dari MUI.

• Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 69/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
• Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 70/2008 tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.
• Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 71/2008 tentang Sale and Lease Back.
• Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 72/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara Ijarah Sale and Lease Back.
• Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 76/2010 tentang Surat Berharga Syariah Negara Ijarah Asset To Be Lease.

3. Karakteristik Sukuk.

• Bukti kepemilikan atas aset berwujud atau hak manfaat (beneficial title);
• Pendapatan berupa imbalan (kupon), marjin, dan bagi hasil, sesuai jenis akad yang digunakan;
• Terbebas dari unsur riba, gharar dan maysir;
• Penerbitannya melalui special purpose vehicle (SPV);
• Memerlukan underlying asset;
• Penggunaan proceeds harus sesuai prinsip syariah. (DJPPR, 2015)

4. Sukuk Tabungan Diterbitkan Berdasarkan Prinsip Syariah

1. Penerbitan menggunakan struktur Wakalah.
2. Akad dibuat oleh Perusahaan Penerbit SBSN.
3. Underlying asset yang digunakan adalah kombinasi antara Barang Milik Negara (BMN) dan pembangunan aset tetap (Proyek/kegiatan) dalam APBN. Prinsip dari keuangan syariah mewajibkan ada aset ini untuk menghindari transaksi money for money yang dikategorikan sebagai riba.
4. Pembayaran imbalan ijarah menggunakan floating rate dengan mencantumkan formula perhitungan yang berlaku setiap 3 bulan.

Tujuan Penerbitan Sukuk Tabungan

Lalu, apa sih tujuan dari penerbitan Sukuk Tabungan? Mengapa pemerintah perlu menerbitkan sukuk negara? Tujuan utama dari penerbitan SBSN adalah untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dalam hal ini untuk membiayai pembangunan sejumlah proyek. Diantaranya seperti proyek infrastruktur dalam sektor energi, telekomunikasi, perhubungan, pertanian, industri manufaktur, dan perumahan rakyat.

Penerbitan SBSN juga diperlukan untuk memperluas basis sumber pembiayaan anggaran negara, sehingga tidak lagi bergantung pada instrumen Surat Utang Negeri maupun pinjaman dari luar negeri. Selain itu, penerbitan sukuk negara juga bisa mendorong pertumbuhan dan pengembangan pasar keuangan syariah di Indonesia dan memperkuat dan meningkatkan peran sistem keuangan berbasis syariah di dalam negeri.

Di sisi lain, sukuk negara juga bisa menjadi benchmark bagi instrumen keuangan syariah baik di pasar keuangan syariah domestik maupun internasional, memperluas dan mendiversifikasi basis investor, mengembangkan alternatif instrumen investasi ritel yang berbasis syariah, dan mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Negara, serta mendorong transformasi masyarakat menuju investment-oriented society.