79 Skripsi dan Tesis dengan Tema/Judul Tentang Pengadaan Barang/Jasa

Skripsi/tesis ini biasanya dikerjakan oleh mahasiswa dari berbagai jurusan seperti Administrasi Publik, Hukum, Akutansi, Manajemen, dan Kenotariaan. Atau bahkan untuk mahasiswa jurusan Teknologi Informasi yang membahas/meninjau mengenai e-procurement.

Semangat Jangan Kasih Kendor Sampai Lulus! Via Writepass.com

79 Skripsi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa ini adalah hasil seleksi dari sejumlah Perguruan Tinggi ternama di Indonesia serta keragaman konsentrasi skripsinya mewakili e-procurement, goods and service transaction, kontrak, Perpres, jasa konstruksi, notaris, persekongkolan/korupsi tender, biaya overhead proyek, audit pengadaan barang/jasa, konsorsium, Badan Layanan Umum (BLU), dan sebagainya.

Keseluruhan skripsi/tesis yang dapat menjadi contoh pengembangan skripsi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa tersebut kami tujukan bagi para mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Hukum, Akutansi, Manajemen, dan Kenotariaan yang tengah mempersiapkan penyusunan skripsi agar dapat meraih gelar sarjana. Selain itu, bagi yang masih menemukan kendala dalam menentukan judul skripsi yang tepat untuk digarap, judul-judul skripsi akuntansi di bawah ini dapat menjadi bahan inspirasi dalam melahirkan judul baru. Adapun daftar judul skripsi PBJ lengkapnya tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

1. Analisis Dampak Kualitas E-procurement Terhadap Kinerja Pengadaan Barang Dan Jasa Di Pemerintah Provinsi Jambi
2. Analisis Kesesuaian Hukum Dalam Proses Penunjukan Langsung Hutama Karya Infrastruktur Pada Proyek Jalan Tol Sumatera Terhadap Perundang-undangan Terkait
3. Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Untuk Pengadaan Belanja Modal Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
4. Pendekatan Audit Internal Pada Departemen Pengadaan Barang Dan Jasa Pt Angkasa Pura I (persero)
5. Penentuan Kriteria Evaluasi Penawaran Sistem Nilai Pada Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Di Pt Pertamina Gas Melalui Metode Analytic Hierarchy Process
6. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Pelaksana Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah
7. Analisis Fraud Pada Pengadaan Barang Dan Jasa (studi Kasus Kabupaten Xxx)
8. Analisis Implementasi Probity Audit Dalam Pencegahan Dan Pendeteksian Fraud Pengadaan Barang Dan Jasa Di Universitas Gadjah Mada
9. Analisis Keterlambatan Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Internal Pada Pt Kereta Api Indonesia (persero)
10. Analisis Pencatatan Denda Atas Invoice Pengadaan Barang Dan Jasa Di Pt Pertamina Ep Asset 3
11. Analisis Penerapan Probity Audit Pengadaan Barang Dan Jasa (studi Pada Inspektorat Kabupaten Sleman)
12. Evaluasi Struktur Pengendalian Internal Pemerintah Pada Pengadaan Barang Atau Jasa Organisasi Publik: Studi Kasus Pada Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Yogyakarta
13. Risk Assessment Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul
14. Sistem Penunjukan Langsung Pengadaan Barang Dan/atau Jasa Di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha
15. Tinjauan Terhadap Penunjukan Langsung Kepada Anak Perusahaan Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan / Atau Jasa Di BUMN (studi Kasus Pengadaan Barang Dan / Atau Jasa Di Pt Pelni (persero))
16. Evaluasi Implementasi Sistem Dan Prosedur Pengadaan Barang Dan Jasa (studi Pada Pt Madu Baru, Yogyakarta)
17. Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Atas Terjadinya Pelelangan Gagal Pada Unit Layanan Pengadaan (ulp) Pemerintah Kota Yogyakarta
18. Evaluasi Pengadaan Barang Dan Jasa Di Pt Angkasa Pura I (persero) Adisutjipto Yogyakarta (studi Kasus Pada Pekerjaan Investasi 2015)
19. Pengadaan Secara Elektronik (e-procurement) Untuk Mencegah Fraud Pada Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Kota Yogyakarta
20. Tinjauan Terhadap Perjanjian Pengadaan Barang Dan Jasa Antara Penyedia Barang/jasa Dengan Pengguna Barang/jasa (Studi Kasus Pada Bank Indonesia Kantor Perwakilan Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2010 - 2015)
21. Tinjauan Yuridis Mengenai Kontrak Pembangunan Infrastruktur Kereta Api Makassar - Pare-pare
22. Tinjauan Yuridis Perbandingan Terhadap Pelaksanaan E-procurement Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 7 Tahun 2011 Dibandingkan Dengan Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 Di Lembaga Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik Kepolisian Daerah - Daerah Istimewa Yogyakarta
23. Pengadaan Barang Dan Atau Jasa Melalui Penunjukan Langsung Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Penunjukan Langsung oleh Pt Pertamina)
24. Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penumpukan Penyerapan Anggran Belanja Pada Akhir Tahun Anggaran: Studi Pada Satuan Kerja Di Wilayah Pembayaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta
25. Analisis Sistem Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
26. Analisis Sistem Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Kementrian Hukum Dan Ham Kantor Wilayah DIY
27. Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Di Lingkungan Pt. Kereta Api Indonesia (Persero)
28. Kajian Terhadap Pelaksanaan Perpres 54 2010 Pengadaan Barang Dan Jsa Pemerintah Untuk Menemukenali Penyimpangan, Manipulasi Dan Korupsi Yang Terjadi
29. Konsistensi Peraturan Di Bidang Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik (e-procurement) Dan Potensi Peranannya Dalam Pencegahan Persekongkolan Tender
30. Pelaksanaan Perjanjian Pekerjaan Rehabilitasi Rumah Dinas Walikota, Guest House, Landscape, Dan Pagar Antara Dinas Pekerjaan Umum Kota Metro Dan Pt. Bayang Bungo
31. Penerapan E-procurement Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Guna Mendukung Ketahanan Tata Pemerintahan Daerah (studi Pada Unit Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur)
32. Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Pada Metode Pengadaan Barang Dan Jasa Di BUMN (studi Kasus Pada Perusahaan BUMN Pt.xyz)
33. Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Dengan Menggunakan Sistem E-Procurement Di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Yogyakarta
34. Analisis Manajemen Risiko Pada Sistem Pengadaan Barang/Jasa Studi Kasus Pt Pln Disjatim
35. Efisiensi Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui Sistem E-procurement Di Kota Yogyakarta (studi Perbandingan Pengadaan Bidang Konsultasi Rapi Tahun 2011 Dan 2012)
36. Efisiensi Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui Sistem E-procurement Di Kota Yogyakarta:(studi Perbandingan Pengadaan Bidang Konsultasi)
37. Prosedur Memperoleh Izin Gangguan (HO) Terhadap Pengadaan Barang Dan Jasa Di Kabupaten Sleman
38. Studi Penerapan E-procurement Pada Pengadaan Jasa Konstruksi Di Pemerintahan Kabupaten Sleman Yogyakarta
39. Studi Pengaruh Penerapan E-procurement Terhadap Kinerja Dan Efisiensi Pengadaan Jasa Konstruksi Di Pemerintah Kota Yogyakarta
40. Tinjauan Yuridis Terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Terkait Pengadaan Barang Dan Jasa Bagi Industri Farmasi Di Indonesia
41. Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Fraud Pengadaan Barang/jasa Di Sebuah Direktorat Pengelolaan Dan Pemeliharaan Aset Universitas
42. Analisis Implementasi Sistem Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Realisasi Belanja Barang Modal Pt Askes (persero)
43. Analisis Manajemen Risiko Pada Sistem Pengadaan Barang/jasa Studi Kasus Pt. Pln Disjatim
44. Efisiensi Implementasi E-procurement Pada Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Di Pemerintah Daerah (studi Pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2008-2012)
45. Kajian Implementasi E-procurement Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Mendukung Penyelenggaraan Pertahanan Negara (Studi Kasus Di Biro Umum Settama Lemhannas RI)
46. Studi Kriminologi Terhadap Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Bagi Kepentingan Pemerintah (studi Kasus Di Kota Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara)
47. Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penumpukan Penyerapan Anggaran Belanja Pada Akhir Tahun Anggaran
48. Efesiensi Atau Penghematan Dalam Penggunaan E-procurement Pada Pemerintah Kota Yogyakarta
49. Efesiensi Atau Penghematan Dalam Penggunaan E-procurement Pada Pemerintah Kota Yogyakarta
50. Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Pt Pln (persero) Wilayah Sulsel, Makasar
51. Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Pt Pln (persero) Wilayah Sulsel, Makasar
52. Kajian Terhadap Pelaksanaan Perpres 54 2010 Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, Untuk Menemukenali Penyimpangan, Manipulasi Dan Korupsi Yang Terjadi
53. Dampak Status Badan Layanan Umum Terhadap Efektivitas Danefisiensi Pengadaan Barang Dan Jasadi Rsup Dr. Soeradji Tirtonegoroklaten
54. E-procurement Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Untuk Mewujudkan Akuntabilitas (studi Kasus Pengadaan Barang Dan Jasa Di Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2009)
55. E-procurement Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Untuk Mewujudkan Akuntabilitas (studi Kasus Pengadaaan Barang Dan Jasa Di Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2009)
56. Evaluasi Sistem E-procurement Di Indonesia
57. Implementasi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Kota Bukit Tinggi Provinsi Sumatera Barat
58. Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Pengadaan Barang Dan Jasa Yang Dilakukan oleh Pemerintah (study Kasus Pengadaan Barang/jasa Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes)
59. Penerapan Prinsip Transparansi (transparency) Sebagai Pelaksanaan Dari Good Corporate Governance (GCG) Di Dalam Kegiatan Pengadaan (procurement) Pada Perusahaan Yang Berstatus Sebagai Badan Usaha Milik Negara (studi Kasus Kantor Pusat Pt. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk)
60. Peran Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Dalam Mencegah Praktek Korupsi Di Indonesia
61. Peran Pendidikan Dan Pelatihan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Dalam Peningkatan Kinerja Pengelolaan Kegiatan Jasa Konstruksi (Studi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purworejo)
62. Peranan Notaris Dalam Perjanjian Pemborongan Pengadaan Barang Dan Atau Jasa Yang Dijamin oleh Bank Jateng Cabang Klaten (studi Kasus)
63. Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Tender Dalam Persengkolan Tender Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Menurut Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
64. Analisa Biaya Overhead Suplier Dalam Proyek Pengadaan Barang Dan Jasa Konstruksi Di Lingkungan Rektorat Universitas Gadjah Mada
65. Analisis Prosedur Audit Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Pemerintah Provinsi Gorontalo :: Studi Kasus Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo
66. Analisis Dan Perencanaan Aplikasi E-procurement Untuk Pengadaan Barang Dan Jasa Di Pt Pertamina (persero)
67. Analisis Prosedur Audit Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango: Studi Kasus Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bone Bolango
68. Aspek Legal Atas Perjanjian Konsorsium Dalam Rangka Pengadaan Barang Dan Jasa :: Studi Kasus Proyek Jaringan Telekomunikasi
69. Kajian Antara Adopsi Cas Pada Proses Kegiatan Pengadaan Saliran Air Tahun 2007 Di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soeroyo Magelang
70. Analisis pengadaan barang dan jasa APBD-P tahun 2007 di Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Kepres No. 80 Tahun 2003
71. Penerapan Prinsip-prinsip Unidroit Dalam Penyusunan Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Di Perusahaan Migas
72. Tinjauan Legalitas E-procurement Dan Evaluasi Penerapannya
73. Praktek Penyimpangan Pengadaan Barang Dan Atau Jasa Pemerintah :: Studi Kasus Di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur
74. Tinjauan Perjanjian Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Dalam Hukum Perjanjian Indonesia :: Studi Kasus Di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada
75. Penentuan Pemenang Tender Melalui "kebijakan" Panitia Tender Dalam Perspektif Hukum Persaingan :: Analisa Yuridis Putusan Kppu Nomor 07/kppu-l/2003 Tentang Pengadaan Barang Dan/atau Jasa Simduk Dan Non Simduk Di Semarang
76. Analisis Pengadaan Barang Dan Jasa Di Dinas Kimpraswil Kabupaten Siak Berdasarkan Keppres Nomor 18 Tahun 2000
77. Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah oleh Sektor Usaha Kecil Dan Usaha Golongan Ekonomi Lemah Di Kotamadya Samarinda
78. Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Instansi Pemerintah Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia; Studi Upaya Pemberdayaan Pengusaha Kecil dan Koperasi Serta Penggunaan Produksi Dalam Negeri
79. Pelaksanaan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah oleh Sektor Koperasi dan Usaha Kecil Di Kabupaten Dati Ii Bantul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Demikian informasi koleksi skripsi/tesis bertemakan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa. Semoga dapat menjadi referensi dan membantu para mahasiswa dalam penyusunan skripsi/tesis sehingga yang membutuhkan banyak referensi dapat terbantu karena dengan memilikinya seperti mempunyai perpustakaan pribadi yang khusus menyajikan kumpulan skripsi kebijakan pengadaan barang/jasa.