Contoh Benturan Kepentingan dalam Pengadaan Yang Masuk Pidana Dan Yang Tidak

Benturan kepentingan seringkali menjadi unsur yang mencolok dalam berbagai kasus pidana korupsi yang terjadi dalam proses pengadaan barang/jasa di Indonesia. Meskipun begitu, penting untuk diingat bahwa adanya benturan kepentingan dalam pengadaan tidak selalu berarti bahwa tindakan tersebut langsung masuk dalam ranah tindak pidana korupsi.

Benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa adalah salah satu risiko yang muncul dalam dunia bisnis dan pemerintahan, entah disadari atau tidak. Walau risiko ini mungkin terlihat sepele, namun dampaknya dapat sangat merusak integritas dan kejujuran dalam proses pengadaan, bahkan berpotensi mengakibatkan ketidakadilan dan kurangnya efisiensi.

Apa itu Benturan Kepentingan dalam Pengadaan?

Benturan kepentingan dalam pengadaan adalah situasi di mana individu atau pihak yang memiliki kewajiban dalam pengadaan barang dan jasa memiliki kepentingan pribadi atau kelompok yang dapat memengaruhi atau terlihat memengaruhi kinerja profesional yang seharusnya objektif dan netral.

Dalam pengertian ini, penyelenggara negara atau pejabat tidak boleh bersikap bias dalam mengambil keputusan atau menjalankan tugasnya. Mereka harus bertindak dengan integritas dan memastikan bahwa keputusan yang diambil sejalan dengan kepentingan umum.

7 Unsur Korupsi yang Masuk Dalam Unsur Pidana

Dalam konteks hukum Indonesia, benturan kepentingan dalam pengadaan dapat dianggap sebagai pelanggaran pidana korupsi jika juga melibatkan salah satu dari tujuh jenis unsur korupsi yang diatur oleh undang-undang.

Dalam hukum Indonesia, ada tujuh jenis unsur korupsi yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ketujuh jenis unsur korupsi tersebut adalah:

1. Merugikan Keuangan Negara: Tindakan yang merugikan keuangan negara atau pemerintah.
2. Suap Menyuap: Memberikan atau menerima suap untuk mempengaruhi pengambilan keputusan.
3. Penggelapan dalam Jabatan: Penyalahgunaan atau penggelapan aset atau dana dalam jabatan.
4. Pemerasan: Memaksa atau memeras seseorang untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
5. Perbuatan Curang: Melakukan tindakan curang dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan.
6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan: Melibatkan kepentingan pribadi dalam proses pengadaan barang dan jasa.
7. Gratifikasi: Menerima hadiah atau imbalan lainnya sebagai imbalan atas pengambilan keputusan yang menguntungkan pihak lain.

Baca juga: Modus Operandi Korupsi di Sektor Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah

Penyebab Terjadinya Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan

Dalam upaya untuk memahami mengapa benturan kepentingan seringkali terjadi dalam pengadaan, kita perlu melihat beberapa penyebab utamanya:

1. Penyalahgunaan Wewenang

Penyalahgunaan wewenang terjadi ketika seseorang yang berwenang membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas wewenang yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Ini dapat terjadi karena motif pribadi atau kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan organisasi atau masyarakat.

2. Perangkapan Jabatan

Perangkapan jabatan terjadi ketika seorang pegawai atau pejabat menduduki dua atau lebih jabatan publik, yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan untuk menjalankan tugas dengan profesionalisme, independensi, dan akuntabilitas yang diperlukan. Ini dapat mengakibatkan konflik kepentingan antara jabatan yang dipegang.

3. Hubungan Afiliasi

Hubungan afiliasi adalah hubungan yang dimiliki oleh pegawai dengan pihak tertentu, baik itu karena hubungan keluarga, perkawinan, atau pertemanan. Jenis hubungan ini dapat mempengaruhi keputusan pegawai dalam pengadaan barang dan jasa, karena mereka mungkin cenderung mendukung atau memberikan preferensi kepada pihak yang memiliki hubungan afiliasi dengan mereka.

4. Gratifikasi

Gratifikasi adalah penerimaan hadiah atau imbalan dalam berbagai bentuk yang dapat memengaruhi objektivitas seseorang dalam pengambilan keputusan. Ini termasuk pemberian uang, barang, rabat, komisi, dan berbagai fasilitas lainnya. Gratifikasi dapat menjadi insentif yang merusak integritas dalam pengadaan.

5. Kelemahan Sistem Organisasi

Kelemahan dalam struktur dan budaya organisasi juga dapat menjadi penyebab terjadinya benturan kepentingan. Ketika organisasi tidak memiliki mekanisme yang efektif untuk mengidentifikasi dan mengatasi konflik kepentingan, maka pegawai mungkin merasa lebih bebas untuk bertindak sesuai dengan kepentingan pribadi mereka.

6. Kepentingan Pribadi

Kepentingan pribadi adalah dorongan atau kebutuhan pribadi pegawai yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan mereka. Misalnya, keinginan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau memenuhi kebutuhan personal dapat mengaburkan penilaian objektif dalam pengadaan barang dan jasa.

Contoh Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Dalam beberapa kasus, benturan kepentingan ini dapat mengarah pada tindakan pidana korupsi, sementara dalam kasus lainnya, itu mungkin hanya melanggar etika.

Nah, untuk mudahnya dalam memahami perbedaan keduanya, berikut kami sajikan contohnya untuk masing-masing kasus:

1. Contoh Benturan Kepentingan dalam Pengadaan yang Masuk Pidana

Sebagai contoh kasus, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa dapat terjadi ketika seorang pejabat berwenang menerima gratifikasi dari seorang pengusaha. Penerimaan gratifikasi ini mungkin tidak dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan dapat mengarah pada benturan kepentingan yang merugikan keuangan negara. 

Dalam kasus seperti ini, tindakan tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi dan layak diadili sesuai dengan hukum yang berlaku.

2. Contoh Benturan Kepentingan yang Tidak Masuk Dalam Pidana, namun Melanggar Etika

Benturan kepentingan sering kali dilihat dari perspektif etika dan moralitas. Misalnya, pertemanan atau hubungan keluarga yang terlibat dalam pekerjaan. Kedekatan semacam ini dapat menimbulkan favoritisme, di mana pihak tertentu mungkin mendapatkan informasi lebih awal atau lebih lengkap, memberikan mereka keuntungan yang tidak adil.

Dalam contoh ini, secara hukum mungkin tidak ada pelanggaran yang terjadi karena pada akhirnya informasi akan diumumkan atau dibagikan secara adil. Namun, dari sudut pandang etika, prinsip keadilan mungkin tidak terpenuhi karena pihak lain tidak memiliki akses yang sama terhadap informasi tersebut. Inilah esensi dari isu etis atau tidak etis yang perlu dipertimbangkan dalam mengatasi benturan kepentingan.

Benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa adalah permasalahan yang kompleks dan memerlukan pertimbangan yang cermat. Meskipun mungkin tidak selalu melanggar hukum, isu ini memiliki potensi untuk merusak integritas dan transparansi. 

Oleh karena itu, penting bagi penyelenggara negara dan organisasi swasta untuk tetap menjaga standar etika yang kuat dalam pengadaan, memastikan bahwa prosesnya berjalan adil, dan tidak memberikan keistimewaan kepada pihak tertentu semata karena hubungan pribadi.

Cara Mencegah Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan

Untuk mencegah dan mengatasi benturan kepentingan, perlu adanya upaya berikut ini:

1. Pemilihan Rekanan dengan Proses Tender yang Adil

Proses pemilihan rekenan penyedia barang dan jasa harus didasarkan pada tender yang dilakukan secara fair dan jujur. Keputusan pemilihan harus didasarkan pada rekam jejak rekanan dan harga yang ditawarkan. Ini akan memastikan bahwa rekanan yang dipilih adalah yang paling kompeten dan harga yang ditawarkan sesuai dengan nilai pasar.

2. Mengutamakan Kepentingan Publik

Penting untuk selalu mengutamakan kepentingan publik dalam pengadaan barang dan jasa. Hal ini berarti bahwa keputusan harus diambil berdasarkan kriteria yang menguntungkan masyarakat dan organisasi, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

3. Larangan Bagi "Orang Dalam" dan Pihak yang Terkait

"Orang dalam" atau pihak yang memiliki keterkaitan dengan pengambil keputusan tidak boleh ikut dalam seleksi atau menjadi calon rekanan.  Ini penting untuk menjaga keadilan dalam proses seleksi dan mencegah terjadinya benturan kepentingan.

4. Perbarui Standard Operational Procedure (SOP)

Selalu perbarui SOP untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan akibat celah dalam peraturan. SOP yang mutakhir dapat menjadi sumber arahan ketika menghadapi situasi benturan kepentingan.

5. Budaya Organisasi yang Tidak Toleran Terhadap Benturan Kepentingan

Penting untuk menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan. Ini dapat dilakukan dengan mempromosikan nilai-nilai integritas, transparansi, dan etika di seluruh organisasi.

6. Membangun Sistem Pelaporan Benturan Kepentingan

Membangun sistem yang memungkinkan individu untuk mengungkap atau mendeklarasikan potensi benturan kepentingan yang terjadi. Hal ini akan membantu dalam mengidentifikasi dan menekan potensi-potensi benturan kepentingan.

8. Keterbukaan Penanganan dan Pengawasan Benturan Kepentingan

Penting untuk menciptakan keterbukaan dalam penanganan dan pengawasan benturan kepentingan. Informasi mengenai tindakan yang diambil untuk mengatasi benturan kepentingan harus tersedia untuk semua pihak yang terlibat.

Dalam dunia pengadaan barang dan jasa, benturan kepentingan adalah isu yang harus dihadapi secara serius. Artikel ini telah menjelaskan bahwa benturan kepentingan dapat berdampak negatif pada integritas, transparansi, dan keadilan dalam proses pengadaan. Untuk mengatasi masalah ini, K/L/PD harus mengambil langkah-langkah pencegahan yang kuat.