8 Etika Pengadaan Barang/Jasa Dan Contohnya

Pengadaan barang/jasa adalah salah satu bagian kunci dari aktivitas pemerintahan dan bisnis. Namun, pengadaan ini tidak semata-mata masalah teknis atau administratif semata. Di balik prosesnya, ada pertimbangan etika yang harus diperhatikan.

Etika pengadaan adalah norma yang mengatur tindakan yang harus dilakukan ataupun yang dilarang dalam proses pengadaan barang/jasa. Ini melibatkan prinsip-prinsip moral dan keputusan etis yang memengaruhi bagaimana pengadaan dijalankan.

8 Etika Pengadaan Barang/Jasa Dan Contohnya

Etika dalam pengadaan adalah panduan moral yang memandu semua tindakan dan keputusan yang diambil dalam proses pengadaan. Ini mencakup prinsip-prinsip dasar yang seharusnya menjadi landasan untuk setiap individu atau lembaga yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa. 

Delapan etika dasar dalam pengadaan menjadi pedoman yang harus ditaati oleh semua pihak terlibat. Mari kita telaah lebih dalam masing-masing etika dasar tersebut:

1. Tertib dan Tanggung Jawab

Tertib dalam pengadaan mencakup menjalankan setiap langkah dan prosedur sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Tanggung jawab adalah kesadaran akan konsekuensi yang mungkin timbul dari tindakan yang diambil. 

Prinsip ini memastikan bahwa proses pengadaan berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan kerugian.

Contohnya: Ketika K/L/PD mengadakan lelang untuk proyek konstruksi, maka PA-KPA, PPK, dan pejabat pengadaan lainnya harus mengikuti semua langkah dan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan. 

Ini mencakup pengumuman lelang, evaluasi penawaran, dan pemilihan penyedia berdasarkan kriteria tertentu. Tindakan ini memastikan bahwa pengadaan berlangsung secara tertib dan transparan.

2. Profesional, Mandiri, dan Menjaga Rahasia

Profesionalisme dalam pengadaan berarti menjalankan tugas dengan integritas tinggi dan mematuhi standar etika. Semua pihak yang terlibat harus bersikap mandiri, yang berarti mereka tidak boleh tunduk pada tekanan eksternal yang mungkin memengaruhi keputusan. Menjaga kerahasiaan adalah penting untuk melindungi informasi sensitif dan menjaga transparansi.

Contoh: PA-KPA, PPK, PPTK, dan pejabat lainnya yang berkecimpung dalam PBJ harus menjalankan tugasnya dengan profesionalisme, terlepas dari tekanan atau pengaruh dari pihak lain. 

Mereka juga harus menjaga kerahasiaan informasi yang belum boleh diungkapkan kepada publik sampai saat yang tepat, seperti hasil evaluasi penawaran dari penyedia.

3. Tidak Saling Mempengaruhi

Prinsip ini mengatakan bahwa tidak ada pihak yang boleh mempengaruhi atau menerima pengaruh dalam pengadaan. Semua keputusan harus berdasarkan fakta dan informasi objektif, tanpa campur tangan eksternal yang dapat mengarah pada ketidakadilan.

Contoh: Ketika seorang pejabat pengadaan sedang mengevaluasi penawaran dari beberapa penyedia, dia harus membuat keputusan berdasarkan penilaian yang objektif dan kriteria yang telah ditetapkan. Tidak ada pihak lain yang boleh mencoba memengaruhi keputusan ini dengan memberikan hadiah atau imbalan lainnya.

4. Menerima dan Tanggung Jawab

Prinsip ini mengingatkan semua pihak untuk menerima konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Ini menciptakan akuntabilitas dalam pengadaan, sehingga setiap langkah yang diambil dapat dipertanggungjawabkan.

Contoh: Seorang pejabat pengadaan harus menerima konsekuensi dari keputusan yang diambil, baik itu positif maupun negatif. Jika keputusannya menyebabkan ketidakadilan atau kerugian, dia harus bertanggung jawab atas tindakannya dan bersedia menjelaskan atau memperbaiki kesalahan tersebut.

5. Menghindari Konflik Kepentingan

Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya menghindari konflik kepentingan dalam pengadaan. Konflik kepentingan dapat memengaruhi keputusan dan menyebabkan ketidakadilan. Oleh karena itu, pencegahan dan pengelolaan konflik kepentingan adalah langkah penting dalam menjaga etika dalam pengadaan.

Contoh: Ketika seorang pejabat pengadaan memiliki saham atau kepentingan finansial dalam suatu perusahaan yang ikut dalam proses pengadaan, itu bisa dianggap sebagai konflik kepentingan. 

Dalam situasi ini, pejabat tersebut harus mengungkapkan konflik kepentingannya dan mungkin harus menghindari terlibat dalam keputusan yang berhubungan dengan proses pemilihan penyedia.

6. Mencegah Pemborosan

Pencegahan pemborosan adalah salah satu aspek penting dalam etika pengadaan. Pemborosan bisa merugikan keuangan publik dan menghambat pencapaian tujuan pengadaan. Oleh karena itu, tindakan yang efisien dan efektif harus diterapkan dalam setiap tahap pengadaan.

Contoh: Ketika pejabat pengadaan merencanakan pengadaan barang, mereka harus memastikan bahwa hanya barang yang benar-benar diperlukan dipesan, tanpa ada pemborosan dalam volume atau spesifikasi barang.

7. Menghindari Penyalahgunaan Wewenang

Penggunaan wewenang dalam pengadaan harus dijalankan dengan integritas. Penyalahgunaan wewenang, seperti memanfaatkan posisi atau kekuasaan untuk kepentingan pribadi, adalah tindakan yang tidak etis dan dapat merusak integritas proses pengadaan.

Contoh: Ketika seorang pejabat pengadaan memiliki kewenangan untuk memilih penyedia barang/jasa, mereka harus memastikan bahwa keputusan mereka tidak dipengaruhi oleh faktor pribadi atau kepentingan yang mungkin merugikan pihak lain. Penyalahgunaan wewenang dalam hal ini bisa berdampak negatif pada hasil pengadaan.

8. Tidak Menerima, Menawarkan, atau Menjanjikan

Prinsip ini melarang menerima, menawarkan, atau menjanjikan hadiah, suap, atau imbalan lainnya yang dapat memengaruhi keputusan pengadaan. Hal ini bertujuan untuk menjaga transparansi dan integritas dalam seluruh proses.

Contoh: Ketika seorang penyedia mencoba memberikan hadiah kepada pejabat pengadaan dengan tujuan memenangkan kontrak, itu bisa dianggap sebagai tindakan yang melanggar etika. 

Pejabat pengadaan juga harus menolak tawaran semacam itu dan tidak boleh menjanjikan pengaruh dalam keputusan pengadaan.

Etika dasar dalam pengadaan menjadi landasan moral yang sangat penting dalam menjalankan proses pengadaan yang adil, transparan, dan efisien. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita dapat memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam pengadaan adalah yang terbaik untuk kepentingan publik. 

Etika bukanlah sesuatu yang abstrak, melainkan prinsip-prinsip yang harus dihayati dan diamalkan dalam setiap tindakan kita dalam pengadaan barang/jasa.