Jakarta -Pengadaan barang dan jasa pemerintah mendapat perhatian khusus dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Agar lebih efisien, Jokowi ingin mengoptimalkan pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

"Rencananya Pak Jokowi akan merevisi Perpres (Peraturan Presiden) tentang pengadaan. Ada hal-hal yang mungkin masih menghambat, tanpa mengabaikan transaksi, efisiensi, dan pemihakan di dalam negeri," papar Agus Rahardjo, Kepala Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (4/12/2014).

Jokowi Sempat Bisik-bisik Beri Tips ke Ahok Soal Pencegahan Korupsi
Sumber: detikNews

Jakarta - Tingginya korupsi di pengadaan barang dan jasa pemerintah membuat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) gerah. Ia mengaku tadi pagi telah berbisik-bisik dengan Presiden Joko Widodo untuk mencegah hal tersebut.

"Kita udah lapor Pak Presiden juga, lebih baik semua (pengadaan barang dan jasa-red) di e-katalogkan," kata Ahok kepada wartawan di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (1/12/2014).

Metrotvnews.com, Jakarta: Mantan Wakil Rektor II bidang Administrasi Umum, Keuangan, dan Sumber Daya Manusia Universitas Indonesia (UI) Tafsir Nurchamid disebut tak sendirian melakukan korupsi. Hakim menyebut dosen dan sejumlah pihak swasta ikut terlibat.

Hal ini tertuang dalam putusan Tafsir terkait korupsi instalasi infrastruktur teknologi informatika (IT) Perpustakaan UI di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Dalam amar putusannya, hakim menyebut Tafsir sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK), sejak awal sudah mengarahkan supaya pemenang lelang proyek dimenangkan PT Makara Mas, badan usaha milik UI. Hal itu tertuang dalam surat edaran.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Rifuel, Riefan Avrian, dituntut hukuman penjara selama tujuh tahun enam bulan dan denda sebesar Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan. Jaksa penuntut umum menganggap Riefan terbukti memperkaya diri dalam proyek pengadaan videotron di Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2012.

"Menuntut supaya Majelis Hakim Tipikor yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, menyatakan Riefan Avrian terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer," ujar Jaksa Nia Barulita di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (4/12/2014).