Penyidik Direktorat ‚ÄéTindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri, hari ini memeriksa sembilan saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan 25 unit alat penyedia daya listrik atau uninterruptible power supply (UPS) di sejumlah sekolah negeri di Jakarta tahun 2014.

Kasubdit V Tipikor Mabes Polri, Kombes M Ikram mengatakan, sembilan saksi yang diperiksa di antaranya dari pihak distributor, kepala sekolah hingga istri distributor.

"Hari ini untuk kasus UPS, kami periksa sembilan saksi. Sampai saat ini pemeriksaan masih berlangsung," jelas Ikram kepada wartawan di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Kamis (16/4/2015).

TRIBUNNEWS.COM, MUARAENIM --- Terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan mobil Pemadam Kebakaran (PBK) Kabupaten Muaraenim tahun anggaran 2013-2014 sekitar Rp 1,4 milyar lebih, tim Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Muaraenim melakukan penggeledahan di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Muaraenim, Senin (20/4/2015).

Dari informasi yang berhasil dihimpun di lapangan, penggeledahan tersebut dipimpin oleh Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Indra Abdi Perkasa SH bersama 10 penyidik kejaksaan lainnya, dari pukul 11.00 hingga pukul 15.00.

Sebanyak 13 orang terdakwa perkara dugaan korupsi pengadaan alat ukur udara di Badan Lingkungan Hidup (BLH) Langkat tahun 2011, sebesar Rp 1.1 Milliar menjalani sidang perdana yang berlangsung diruang Cakra VII Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Selasa (21/04).

Dalam persidangan tersebut, Ke-13 terdakwa disidangkan dalam berkas terpisah.

Seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Amsal, Penuntut Umum Arif dan Harry, menyebutkan kepada wartawan usai menyebutkan persidangan para pelaku terlibat dalam kasus korupsi dalam pengadaan alat ukur udara tersebut.

 Pasuruan (ANTARA News) - Kementerian Pertanian menegaskan tidak mungkin ada praktik korupsi dalam pengadaan mesin pertanian untuk petani di daerah melalui cara penunjukkan langsung.

"Tidak mungkin ada korupsi, harga produksi itu sudah pasti yang paling rendah langsung dari produsen. Kalau sampai harga kemahalan bisa dikejar aparat hukum juga itu," kata Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Sumardjo Gatot Irianto setelah menyerahkan traktor pada gabungan kelompok tani di Desa Siyar, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, Selasa.

Gatot mengatakan penunjukkan langsung pembelian alsintan bukan dilakukan oleh Kementan, melainkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melalui e-katalog sesuai dengan peraturan perundang-undangan.