Itikad baik atau goodwill dari pemerintah untuk menyudahi permasalahan beras sangat dibutuhkan. Sebab, menurut Direktur Eksekutif INDEF Enny Sri Hartati, masa tanam-panen sudah bisa diperhitungkan. Demikian pula dengan puncak permintaan, turunnya anggaran, serta kemampuan Perum Bulog untuk merealisasikan penyerapan.

Kendati harga pembelian pemerintah (HPP) masih memerlukan sedikit fleksibilitas, namun jika ada "goodwill" dari pemerintah, Enny yakin impor beras tidak perlu dilakukan.
"Saya tidak yakin ini tidak by design. Pasti ada yang mendesain agar kondisinya dilematis seperti sekarang ini, karena semuanya terhitung. Kapan musim panen, apa dampaknya ketika Bulog tidak menguasai stok, ini sangat mudah (dipahami)," kata Enny ditemui usai diskusi akhir pekan lalu, di Jakarta.

Tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan kapal ikan Sonata I dan II milik Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur (Flotim), Nusa Tenggara Timur (NTT) bertambah lagi. Setelah menetapkan Herman Sensi selaku kontraktor pelaksana sebagai tersangka dan sedang menjalani proses sidang di Pengadilan Tipikor Kupang. Kini, penyidik Tipikor Polres Flotim, juga menetapkan konsultan pengawas, Hendrikus Lorentius Kean, sebagai tersangka. Berkasnya juga sudah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Informasi yang berhasil dihimpun SP dari Larantuka, Minggu, (17/5) sore, pada akhir pekan lalu, berkas tersangka Lorentius Kean telah dinyatakan lengkap (P21) dan barang bukti (BB) sudah dilimpahkan bersama tersangka ke (JPU) Kejaksaan Negeri Flotim.

Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi (Migas) Faisal Basri meminta manajemen PT Pertamina (Persero) untuk membatalkan kontrak pembelian minyak impor sepanjang 2015 yang sudah dibuat oleh anak usahanya Pertamina Energy Trading Limited (Petral) melalui Pertamina Energy Services (PES).

Berdasarkan catatan CNN Indonesia, pada Maret 2015 lalu Faisal pernah menyebut Petral telah membuat kontrak pengadaan minyak sebanyak 6 juta barel dari total 8 juta sampai 9 juta barel yang akan diimpor badan usaha milik negara (BUMN) migas sepanjang tahun ini.

Ketika itu, Faisal menyebut kontrak impor tahun ini sudah dibuat Petral pada akhir 2014 ketika masih dipimpin oleh Bambang Irianto sebagai Presiden Direktur. Kontrak tersebut bertenor enam bulan atau hingga Juni 2015 mendatang.

Wakil Ketua DPRD Abraham Lunggana rampung menjalani pemeriksaan selama sepuluh jam di Bareskrim Polri, hari ini (4/5)‎. Ini merupakan pemeriksaan yang kedua bagi Lulung sebagai saksi kasus pengadaan uninterruptible power supply‎ (UPS).

"Saya sudah memberikan keterangan. Besok-besok saya akan konsen pada waktu-waktu saya‎," ujar pria yang akrab disapa Haji Lulung itu. Tak banyak komentar, Lulung hanya menegaskan bahwa dia tetap mendukung Polri untuk menuntaskan kasus pengadaan UPS.