1.    Pejabat Pengadaan secara tegas dinyatakan sebagai personil yang melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dan E-Purchasing. Sebelumnya pejabat pengadaan hanya memiliki tugas Pengadaan Langsung.
2.    Pengenalan Surat Pesanan untuk pengadaan E-Purchasing sebagai bukti perjanjian.
3.    Jaminan Pelaksanaan sudah tidak diperlukan untuk Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung Dadurat, Sayembara dan Pengadaan E-Purchasing.

Akhirnya di tanda tangan juga revesi terbaru peraturan tentang pengadaan barang jasa pemerintah, yaitu perubahan ke empat dari perpres 54 tahun 2010 melalui perpres no 4 tahun 2015. Jokowi telah menandatangai perpres ini dengan semangat untuk mempercepat proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

Barusan diberi tahu oleh humas LKPP bahwa softcopy untuk perpres no 4 tahun 2015 tentang Perubahan ke-empat Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang jasa telah di upload di website LKPP pada alamat: http://www.lkpp.go.id/v3/#/regulation/5

Beberapa Perubahan signifikan dala perpres no 4 tahun 2015 ini antara lain:

- pasal 1 menambahkan angka 4a untuk mendefisinikan LKPP lebih lengkap
- pasal 1 angka 9 menambahkan tugas pejabat pengadaan untuk melakukan e-purchasing
- pasal 17 ayat (2) huruf h menambahkan tugas Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan Penunjukan Langsung.

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Perpres tersebut merupakan revisi keempat Perpres Nomor 54 Tahun 2010.

Perpres Nomor 4 Tahun 2015 diantaranya memuat beberapa poin perubahan, seperti akselerasi e-purchasing, percepatan proses pelaksanaan pengadaan, pengembangan metode e-tendering, dan pengadaan di desa dengan acuan pedoman dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Birokrasi yang terlalu panjang di pemerintahan, selama ini membuat segala proses persiapan atlet menuju multieven pun bertele-tele. Hingga berdampak pada pencapaian prestasi yang sering kali meleset jauh dari target yang ditetapkan pemerintah.

Kondisi tersebut yang dalam beberapa tahun belakangan menjadi sorotan, hingga membuat pemerintah dalam hal ini, Kemenpora pun bertekad untuk melakukan penyederhanaan birokrasi, khususnya yang menyangkut sistem penganggaran.