3 Aplikasi Besutan Bandung Akan Saling Terintegrasi Untuk Mendukung Sistem Pengadaan Barang dan Jasa

Birms - Bandung Integrated Resources Management System

Bandung - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung segera melakukan pembaharuan untuk menjadi satu kesatuan yang saling terintegrasi antara data lelang dan penunjukan langsung. Tiga aplikasi akan berhubungan yang saling terintegrasi untuk mendukung sistem pengadaan barang atau jasa (PBJ) pemerintahan. Hal ini bertujuan agar sistem pengadaan barang/jasa di Pemerintahan Bandung menjadi sebuah sistem yang transparan dan akuntabilitas.

Dedi Sopandi selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkot Bandung menyampaikan terdapat tiga aplikasi yang akan diintegrasikan di dalam sistem pengadaan barang/jasa (PBJ) yaitu Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dan Bandung Integrated Resources Management Sytem (BIRMS).

"Sekarang di Bandung itu SIRUP, SIMDA dan BIRMS masing-masing masukkan data. Nah, semua itu seharusnya tidak terjadi lagi," kata Dedi saat menerima kunjungan World Bank di Bandung Command Center, Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancan, Kamis (19/11/2015).

Menurut Dedi, pada 2015 ini dimulai integrasi data dari ketiga aplikasi tersebut. Konsep tersebut bisa memudahkan proses input.

"Setelah integrasi data, nantinya jadi integrasi sistem. Diharapkan nanti bisa input satu kali saja," ujar Dedi.

Kota Bandung menjadi proyek percontohan open contracting di Indonesia. World Bank dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan (LKPP) menunjuk ULP Pemkot Bandung sebagai pilot project-nya

Open contracting merupakan sistem keterbukaan informasi dalam hal transparansi serta akuntabilitas berkaitan kontrak yang berhubungan dengan pengadaan atau jasa pemerintahan. Sistem tersebut berguna untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau korupsi.

Dedi menegaskan, integrasi sistem tersebut ditargetkan sempurna pada tahun 2016 mendatang. Sehingga publik bisa mudah mengetahui dan memantau kontrak berhubungan dengan lelang serta pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Pemkot Bandung.

"Dengan didukung oleh World Bank dan LKPP, Bandung semoga menjadi pilot project (open contracting) yang diterapkan secara utuh. Sehingga nanti LKPP bisa menerapkannya di kabupaten kota lainnya di Indonesia pada 2016 mendatang," tutur Dedi.

Open Contracting Team Leader World Bank Marcela Rozo menyebutkan sistem keterbukaan kontrak bertujuan dalam perbaikan sistem informasi sehingga Pemkot Bandung bisa lebih cepat dan tepat dalam mengambil sebuah keputusan.

"Saat ini Bandung sudah bekerja sama dengan LKPP berkaitan dengan open kontrak untuk mengintegrasikan sistem. Sehingga arus informasi dalam proses pengadaan lebih efisien dan efektif serta transparan," ujar wanita yang pernah bekerja di The International Secretariat of Transparency International (TI).

Menurut Marcela, menerapkan sistem terintegrasi, tentunya Pemkot Bandung akan memiliki tata kelola sistem yang berstandar internasional. Penerapan data terintegrasi dalam sebuah sistem, sambung dia, dapat memudahkan dalam mengambil atau mempertimbangkan suatu keputusan ketika sebuah big data telah diperoleh dan dianalisis.

"Misalnya jika ingin membangun sekolah, mereka bisa mempertimbangkan bagaimana anggaran digunakan untuk pengadaan. Seperti apa dan bagaimana proposalnya, kontraknya dan aturan kontrak hingga akhirnya menjadi sekolah. Semua bisa mengikuti bagaimana keputusan itu dibuat," tutup Marcela.