Empat E-Katalog Daerah Jadi Percontohan

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bersama MCA-Indonesia meluncurkan katalog daerah dengan menggandeng empat pemerintah daerah, yaitu Provinsi Gorontalo, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Badung.

Peluncuran tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahamanan antara Kepala LKPP Agus Prabowo dan Kepala Daerah di kantor LKPP, Jumat (17/06). Sebelumnya LKPP telah menjalin kerjasama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk katalog daerah di Jakarta.

Layanan katalog daerah dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang/jasa di dinas/instansi daerah seperti provinsi,kabupaten dan kota. Sebagai tahap awal, baru beberapa jenis produk yang akan masuk ke dalam proyek percontohan katalog daerah, yaitu:

a.      Provinsi Gorontalo: jasa kebersihan, seragam;

b.      Kota Yogyakarta: bahan konstruksi, alat keselamatan dan ketahanan bencana;

c.      Kota Semarang: bahan konstruksi, CCTV;

d.      Kabupaten Badung: bahan konstruksi, perawatan kendaraan.

Sebagai bentuk terobosan dalam mendukung program proyek strategis nasional, e-katalog daerah diharapkan dapat diterapkan oleh seluruh pemerintah daerah. Oleh sebab itu, dukungan dan komitmen dari seluruh pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam memuluskan upaya reformasi pengadaan yang sedang dilakukan pemerintah.

Melalui katalog daerah diharapkan akan membuka peluang bagi penyedia daerah untuk berpartisipasi dan berperan dalam percepatan pembangunan di daerah. Di samping itu, basis produksi di tingkat daerah akan semakin kuat karena terbentuknya pasar yang lebih terbuka.

“Proses pengadaan pemerintah melalui katalog itu harus  cepat, mudah, dan efisien. Strategi di awal itu pengadaan menggandeng hulu, industri, pabrikan, dan lain-lain. Selama ini pemda usulannya melalui pusat. Apabila membutuhkan barang jasa diusulkan ke LKPP sehingga dari segi waktu lebih lama. Kalau diproses oleh pemerintah daerah tentunya akan menjadi lebih cepat,” kata Kepala LKPP Agus Prabowo.

Peran unit layanan pengadaan (ULP) daerah akan sangat signifikan untuk pengelolaan katalog daerah, karena akan menjadi motor penggerak pengelolaan katalog daerah bersama layanan pengadaan secara elektronik (LPSE).

Oleh karena itu, Agus mengharapkan agar para pokja ULP yang bersentuhan langsung dengan katalog daerah agar dapat menjaga integritas. Apabila integritas terjaga, maka begitu kredibilitas katalog yang dibangun LKPP tetap terpercaya.

Sekalipun proses pengelolaan katalog di masing-masing pemda, namun tempat penayangan tetap  terpusat di LKPP melalui laman https://e-katalog.lkpp.go.id/.